RUU Perampasan Aset Berganti Nama, Bisa Cakup Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA— Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini menggunakan nama baru, yakni RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan nomenklatur tersebut disampaikan dalam laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin) kepada Panitia Kerja (Panja) DPR RI.

Anggota Panja Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa perubahan nama itu merupakan hasil pembahasan di tingkat Panja. Sebelumnya, rancangan undang-undang tersebut bernama RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.

“Demikian laporan hasil kerja Timus Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang kini telah berubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sesuai hasil pembahasan,” kata Soedeson saat menyampaikan laporan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Perubahan nama tersebut menjadi bagian dari hasil perumusan Timus-Timsin setelah Panja membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Timus-Timsin bertugas menyusun kembali hasil pembahasan agar rumusan RUU sesuai dengan kesepakatan yang telah dibahas di tingkat Panja.

“Sesuai dengan tugasnya, Timus dan Timsin bertugas untuk merumuskan hasil-hasil pembahasan Panja yang telah membahas DIM RUU tentang Perampasan Aset,” ujarnya.

Dalam proses perumusan, Timus-Timsin juga melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter. Pelibatan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan tata bahasa dan sistematika rancangan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Timus dan Timsin telah melibatkan ahli bahasa dan legal drafter guna menyesuaikan tata bahasa dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berbagai peraturan perundangan terkait,” jelasnya.

Selain itu, tim melakukan penyisiran terhadap keterkaitan antarpasal, pengacuan pasal, serta bagian penjelasan. Penyelarasan tersebut diperlukan agar ketentuan dalam RUU tidak saling bertentangan maupun menimbulkan perbedaan penafsiran.

“Timus dan Timsin juga telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan, serta sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian antara satu dengan pasal lainnya,” ungkapnya.

Setelah menyelesaikan tugas perumusan dan sinkronisasi, Timus-Timsin menyerahkan hasil kerjanya kepada Panja. Dengan demikian, pembahasan RUU tersebut masih berlanjut karena laporan yang telah disampaikan perlu ditindaklanjuti dan diputuskan bersama.

“Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama,” pungkas Soedeson.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Nur Aisah Zamil
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Nur Aisah Zamil, Muhammad Ibnu Idris
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama