Aktivis demokrasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Media Wahyudi Askar menyampaikan kritikannya terhadap kondisi politik nasional yang menurutnya tidak memberikan ruang memadai bagi fungsi oposisi di parlemen. Ia menilai lemahnya pengawasan terhadap pemerintah berisiko membuat jalannya kekuasaan tidak memiliki mekanisme kontrol yang kuat.
Dalam pernyataannya, Media Askar menggambarkan kondisi tersebut seperti kendaraan yang berjalan tanpa rem dan lampu, karena tidak ada kekuatan penyeimbang yang menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.
“Kita juga jadi lupa bahwa saat ini di DPR itu tidak ada oposisi, jadi ini negara seperti karet tanpa lampu tidak ada remnya tidak ada lampunya dan fungsi oposisi itu lumpuh,” kata Media Askar dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (18/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa fungsi oposisi bukan sekadar berseberangan dengan pemerintah, melainkan bagian penting dari mekanisme demokrasi untuk mengawasi kebijakan dan penggunaan kekuasaan.
Menurutnya, ketika masyarakat terlalu sibuk mengikuti perseteruan elite politik, persoalan mengenai anggaran negara dan kebijakan pemerintah justru berisiko tidak mendapatkan pengawasan yang semestinya.
Media juga mengajak masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran, termasuk penggunaan anggaran untuk kepentingan pencitraan dan promosi.
Ia menegaskan bahwa kegaduhan politik yang muncul di ruang publik tidak boleh membuat masyarakat melupakan persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.
“Setiap kali ada drama elit di televisi di media massa, selalu tanya apa yang sebetulnya hari ini mereka sembunyikan dari kita,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai kritik publik harus diarahkan pada akar persoalan, bukan hanya berhenti pada reaksi terhadap peristiwa politik yang sedang ramai dibicarakan.
“Demo hari ini itu adalah reaksi, aksinya adalah program pemerintah yang buruk, anggaran yang dihambur-hamburkan, kebijakan yang salah sasaran, itulah sebabnya itulah akarnya,” ungkapnya.
Media Wahyudi Askar pun mengajak masyarakat untuk tetap kritis, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memperkuat organisasi masyarakat sipil agar fungsi kontrol terhadap kekuasaan tidak hanya bergantung pada elite politik.
Ia menilai perubahan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara kolektif, termasuk keberanian untuk menyampaikan kritik melalui jalur demokrasi dan konstitusi.
“Untuk kawan-kawan anak muda di manapun itu, tetaplah berisik, tetap berisik, non kekerasan. Kita ini anak muda lucu, kita ini damai, kita damai, kita WNI yang lucu, dan kita suarakan sesuai konstitusi dan jalur demokrasi,” pungkasnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!