KPK Kuliti Temuan ICW Soal Anggaran Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad, Ada Dugaan Korupsi?

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA – KPK mencermati temuan ICW soal anggaran Rp14,69 miliar yang masuk ke perusahaan Raffi Ahmad, yakni RANS Entertainment. Benarkah ada celah korupsi dalam pengadaan tersebut?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai penggunaan anggaran pemerintah sebesar Rp14,69 miliar untuk pengadaan jasa promosi yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad.

Temuan ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan penggunaan uang negara untuk membayar jasa influencer dan promosi melalui media sosial.

KPK mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah merupakan salah satu sektor yang memiliki risiko korupsi cukup tinggi.

Karena itu, setiap proses pengadaan harus dilakukan secara hati-hati, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemerintah harus memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penggunaan anggaran juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Menurutnya, perhatian terhadap sektor pengadaan barang dan jasa juga sejalan dengan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK yang menunjukkan sektor tersebut masih memiliki kerawanan terhadap praktik korupsi.

“Sehingga memang KPK terus mendorong instansi-instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam proses pengadaan barang dan jasa ini harus betul-betul hati-hati,” ujar Budi.

Ia menekankan, kehati-hatian tidak cukup hanya dilakukan ketika kontrak pengadaan sudah berjalan.

Instansi pemerintah harus memastikan kebutuhan barang atau jasa telah direncanakan secara tepat, proses pemilihan penyedia berlangsung sesuai aturan, serta hasil pekerjaan memberikan manfaat nyata.

Sorotan terhadap anggaran perusahaan Raffi Ahmad bermula dari penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah yang tercatat dalam sistem Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari penelusuran data realisasi pengadaan tahun anggaran 2023 hingga 2026, ICW menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Gesha Yuliani Nattasya
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Gesha Yuliani Nattasya, Muhammad Ibnu Idris
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama