KAMAKSI Desak Ijazah Anggota DPR hingga Bos BUMN Diperiksa

14 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Transparansi riwayat pendidikan pejabat publik kembali menjadi sorotan. Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak pemerintah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap ijazah anggota DPR RI, DPRD hingga direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tak sekadar pemeriksaan dokumen administrasi, KAMAKSI juga meminta adanya uji forensik apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau dugaan pemalsuan ijazah.

Desakan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap keterbukaan dokumen pendidikan para pejabat negara.

Berdasarkan informasi yang diberitakan pada 17 November 2026, petisi bertajuk Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali yang diinisiasi Farida Octavia telah mengumpulkan lebih dari 22 ribu tanda tangan.

Sejumlah pimpinan DPR juga telah memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa dokumen persyaratan pencalonan anggota DPR tersedia melalui KPU dan dapat ditelusuri masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyebut verifikasi persyaratan pencalonan merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme perundang-undangan.

Pemeriksaan Tidak Tebang Pilih

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai persoalan keabsahan ijazah pejabat publik tidak seharusnya hanya menjadi perdebatan politik sesaat.

Menurutnya, transparansi dokumen pendidikan harus berlaku bagi seluruh pihak yang menduduki jabatan strategis, tanpa membedakan posisi maupun latar belakang politik.

“Jangan ada pengecualian dalam persoalan integritas. Anggota DPR, DPRD, direksi maupun komisaris BUMN harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas atas dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan. Jangan hanya masyarakat kecil yang dituntut tertib administrasi, sementara pejabat publik tidak terbuka terhadap verifikasi,” ujar Joko dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Rabu (18/11/2026).

Joko juga meminta para pejabat tidak perlu khawatir apabila dokumen pendidikan yang digunakan memang diperoleh melalui prosedur yang sah.

“Jika seluruh dokumen pendidikan diperoleh secara sah, buktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif, independen, dan profesional. Jangan alergi terhadap transparansi. Jabatan publik bukan hak istimewa untuk menghindari pertanggungjawaban,” tegas Joko Priyoski.

KAMAKSI menilai pemeriksaan ijazah tidak cukup hanya dengan melihat kelengkapan berkas administrasi.

Organisasi tersebut mendorong adanya konfirmasi langsung kepada institusi pendidikan penerbit ijazah, pencocokan data akademik, hingga pemeriksaan forensik oleh laboratorium berwenang apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Ronalds Petrus Gerson
Tim Penulis & Editor
Ronalds Petrus Gerson
Apresiasi untuk Ronalds Petrus Gerson

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
14 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama