HOLOPIS.COM, JAKARTA— Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai menyiapkan mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, termasuk mengantisipasi kemungkinan salah satu calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba tidak bersedia mengikuti proses pemilihan.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat perdana Panitia Ad Hoc yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta hari ini, Kamis. Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul selaku ketua Tim Panitia Ad Hoc mengatakan, salah satu pekerjaan panitia ialah merumuskan jalan keluar apabila skenario tersebut terjadi.
“Kalau nanti ada dua calon dari Pak Presiden, lalu yang satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaannya, harus seperti apa? Itu tugas Panitia Ad Hoc menyiapkan jalan keluar,” kata Bambang saat ditemui wartawan setelah rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, rapat perdana itu menyepakati penyusunan dua rancangan ketetapan MPR. Pertama, Rancangan Tap MPR RI tentang Pengangkatan Calon Menjadi Wakil Presiden RI. Kedua, rancangan yang mengatur mekanisme pemilihan sekaligus pelantikan.
“Yang kedua, itu berisi mekanisme pemilihan sekaligus pelantikan. Mekanisme pemilihan, pelantikan, dan seterusnya,” ujarnya.
Bambang menyebut, pembahasan mekanisme juga mencakup hal teknis, termasuk bentuk surat suara yang nantinya digunakan anggota MPR untuk memilih calon wakil presiden. Namun, seluruh ketentuan tersebut masih harus dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya.
“Surat suara seperti apa bentuknya, dicontreng, dicolok, ditandatangani, atau pakai cap jempol, itu bagian yang masuk dalam mekanisme. Tugas Panitia Ad Hoc,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman selaku Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc, menegaskan bahwa proses pemilihan tetap mengacu pada ketentuan konstitusi. Presiden akan mengajukan dua nama calon, kemudian anggota MPR yang menentukan pilihan.
“Itu sesuai dengan konstitusi. Presiden mengajukan dua nama, dua nama itu kemudian dipilih oleh anggota-anggota MPR. Itu ketentuan menurut bunyinya konstitusi kita,” kata Benny.
Meski demikian, MPR belum menetapkan apakah pemilihan nantinya dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara (voting). Bambang menegaskan, persoalan tersebut belum masuk dalam pembahasan panitia.
“Pertanyaanmu simpan lah karena belum masuk dalam pembahasan,” ucapnya.
Panitia Ad Hoc ditargetkan menyelesaikan rancangan ketetapan dan mekanisme pemilihan paling lambat 8 Desember 2026, sehari sebelum rapat paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran pada 9 Desember. Bambang menegaskan, hasil pembahasan panitia tidak boleh berhenti sebagai gagasan, tetapi harus memiliki landasan hukum yang jelas.
“Pokoknya kalau MPR rapat itu semua pakar hukum kumpul semua. Itu ngeri ya. Jadi enggak ada orang yang berpendapat ini hanya brainstorming. Harus ada aksaranya dalam pasal,” tegasnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!