HOLOPIS.COM, JAKARTA— DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, hari ini, Kamis. Rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut dibuka setelah kuorum dinyatakan terpenuhi, dengan 254 anggota hadir dan daftar kehadiran telah ditandatangani oleh 361 anggota DPR RI dari seluruh fraksi.
Dalam pembukaan rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Puan menyampaikan bahwa berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada awal persidangan telah ditandatangani oleh 361 anggota DPR RI.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 361 orang anggota DPR RI,” kata Puan dalam Rapat Pripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia kemudian menyampaikan bahwa jumlah anggota yang hadir telah memenuhi ketentuan kuorum untuk membuka persidangan. Dengan demikian, Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dinyatakan dapat dimulai dan terbuka untuk umum.
“Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027, hari Kamis tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Puan menegaskan pengesahan UU Perampasan Aset bukan dilakukan karena desakan atau paksaan pihak tertentu. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil proses pembahasan yang telah dijalankan DPR dengan memperhatikan partisipasi publik secara bermakna atau meaningful participation.
“Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.
Puan memaparkan, DPR telah menggelar 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat. Selain itu, DPR juga melakukan 15 kunjungan kerja ke sejumlah provinsi dan menyerap aspirasi masyarakat di 46 daerah pemilihan.
“87 kegiatan RDP dan RDPU, kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi ya untuk mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat bahkan juga sudah melakukan kunjungan ke 46 dapil pemilihan untuk menyerap aspirasi akar rumput,” ujarnya.
Selain menyerap aspirasi, Puan mengatakan DPR turut melakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi terhadap substansi RUU. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dengan perundang-undangan lain, termasuk KUHP dan KUHAP.
“Juga sudah dilakukan penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP,” lanjutnya.
Setelah menyampaikan penjelasan mengenai proses pembahasan tersebut, Puan meminta persetujuan fraksi-fraksi dan seluruh anggota DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Permintaan itu kemudian dijawab setuju oleh peserta rapat paripurna.
Puan berharap regulasi yang telah disahkan tersebut dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!