HOLOPIS.COM, JAKARTA— Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana penempatan 514 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di seluruh kabupaten di Indonesia. Setiap kabupaten direncanakan memiliki satu batalyon sebagai bagian dari implementasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Sjafrie menjelaskan, pembangunan batalyon tersebut menjadi salah satu program pertahanan yang terus dipantau pelaksanaannya. Ia mengaku setiap pekan turun langsung ke daerah untuk melihat perkembangan pembentukan satuan tersebut.
“Saya setiap minggu teman-teman juga ada yang selalu saya ajak itu berada di daerah untuk melihat bagaimana perkembangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan sebagai implementasi dari amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional,” kata Sjafrie saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menyebut jumlah kabupaten di Indonesia menjadi dasar perhitungan kebutuhan batalyon yang akan dibentuk. Dengan rencana satu batalyon di setiap kabupaten, total satuan yang disiapkan mencapai 514 batalyon.
“Yaitu kita menempatkan satu batalyon di setiap kabupaten. Dengan adanya 514 kabupaten berarti akan ada 514 batalyon,” ujarnya.
Sjafrie menegaskan, kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk memperluas dominasi militer di daerah. Menurutnya, pembentukan batalyon merupakan bagian dari penerapan sistem pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi, khususnya Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.
“Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sistem pertahanan Indonesia menganut konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Karena itu, pelaksanaannya tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer, tetapi juga upaya menjaga wilayah teritorial dan kepentingan nasional.
“Amanat konstitusi itu tidak bisa diamandemen di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi implementasinya ada di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar di mana sifat pertahanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta,” jelas Sjafrie.
Rencana penempatan batalyon tersebut juga menjadi bagian dari pembahasan Kementerian Pertahanan bersama DPR RI. Sjafrie menyebut pihaknya berinteraksi dengan Komisi I DPR untuk menyinkronkan kebijakan strategis pertahanan sekaligus memastikan pelaksanaannya mendapat pengawasan parlemen.
“Selain itu juga kami mengadakan satu interaksi mengenai bagaimana intensitas dari kegiatan-kegiatan pertahanan ini terus mendapatkan pengawasan dari DPR RI yaitu Komisi I,” pungkasnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!