Habiburokhman : RUU Perampasan Aset Bukan Cuma Penjarakan Koruptor, Kerugian Harus Kembali

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA— Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset diarahkan untuk memastikan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana dapat dipulihkan. Melalui regulasi tersebut, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian aset hasil kejahatan kepada pihak yang dirugikan.

Habiburokhman menjelaskan, pendekatan penegakan hukum yang selama ini berjalan cenderung menitikberatkan pada pemenjaraan pelaku dan putusan pidana final. Kondisi itu dinilai belum cukup untuk menjamin aset yang diperoleh dari tindak pidana dapat kembali kepada negara maupun korban.

“Yang pertama kondisi saat ini bahwa ya, tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana,” kata Habiburokhman dalam paparannya saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Holopis.com Kamis (19/11/2026).

Ia kemudian membandingkan pendekatan tersebut dengan paradigma yang dibawa UU Perampasan Aset. Menurutnya, regulasi ini menempatkan pemulihan kerugian sebagai bagian penting dari penegakan hukum, selain memberikan hukuman kepada pelaku.

“Baru hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional. Sementara paradigma dalam Undang-Undang Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” lanjutnya.

Habiburokhman mencontohkan kasus investasi bodong, perdagangan saham bodong, serta penipuan berkedok perjalanan umrah dan haji yang kerap menimbulkan banyak korban. Ia menyebut persoalan tersebut berulang kali disampaikan masyarakat kepada Komisi III, sementara pengembalian uang korban masih menjadi persoalan.

“Ini seperti investasi bodong ya. Sering datang ke Komisi III hampir tiap bulan ada korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, travel umroh dan haji bodong. Korbannya sangat banyak sekali,” ujarnya.

Menurut Habiburokhman, dalam sejumlah kasus pelaku bersedia menjalani hukuman penjara, tetapi aset yang telah dikumpulkan dari tindak pidana tidak otomatis kembali kepada korban. Kondisi inilah yang ingin dijawab melalui pengaturan perampasan aset dengan mekanisme putusan pengadilan.

“Hambatannya kemarin ketika pelaku tertangkap, pelakunya pasang badan. Dia rela masuk penjara tapi dia sudah mengumpulkan uang triliunan rupiah ya dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban,” ungkapnya.

“Dengan undang-undang ini kita atur agar kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan ke masyarakat lewat putusan pengadilan,” sambungnya.

Dalam substansi regulasi tersebut, Habiburokhman juga menjelaskan adanya mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku. Pengaturan itu menjadi bagian dari empat pilar yang mencakup asas dan ruang lingkup, prosedur perampasan, tata kelola dan transparansi, serta restorasi berkeadilan.

Ia turut menyoroti kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan UU Perampasan Aset digunakan untuk menghabisi lawan politik atau menjadi alat pemerasan. Karena itu, Komisi III memasukkan mekanisme pengawasan independen dan transparansi digital sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

“Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR,” pungkas Habiburokhman.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Nur Aisah Zamil
Darin Brenda Iskarina
Tim Penulis & Editor
Nur Aisah Zamil, Darin Brenda Iskarina
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama