HOLOPIS.COM, JAKARTA— Petisi yang meminta keterbukaan ijazah anggota DPR RI kembali menjadi sorotan setelah muncul anggapan bahwa legislator dengan pendidikan terakhir SMA tidak memiliki kompetensi untuk mengesahkan undang-undang. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa seluruh anggota DPR terpilih telah melewati proses administrasi dan verifikasi persyaratan pencalonan sesuai ketentuan pemilu.
Doli mengingatkan bahwa anggota DPR tidak menduduki kursi parlemen tanpa melalui proses pemilihan. Sebanyak 580 anggota DPR saat ini merupakan wakil rakyat yang memperoleh mandat melalui pemilu, dengan daerah pemilihan dan konstituen masing-masing.
“DPR ini kan pilihan rakyat, ya kan? Kami 580 ini terpilih melalui pemilu ya melalui pemilu. Rakyat yang pilih kami, kami punya daerah pemilihan kami punya konstituen, ya,” kata Doli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, masyarakat memiliki pertimbangan tersendiri sebelum menentukan calon legislatif yang akan dipilih. Doli menyebut pemilih juga memiliki kesempatan untuk mencari tahu dan menganalisis calon sebelum menentukan pilihan. Sementara itu, setiap calon anggota DPR harus memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan penyelenggara pemilu.
“Rakyat memilih kami itu tentu punya pertimbangan mencari tahu siapa yang mereka mau pilih, menganalisis, dan sampai menentukan pilihan, gitu ya,” ujarnya.
Doli kemudian menegaskan bahwa seluruh anggota DPR yang mencalonkan diri telah melewati pemeriksaan administrasi dan verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia menilai tidak ada anggota DPR terpilih yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.
“Dan pada saat kami mencalonkan diri itu semua anggota DPR ini sudah melalui proses administratif juga. Ada proses verifikasinya juga sesuai dengan ketentuan undang-undang, gitu ya,” jelasnya.
Terkait petisi keterbukaan ijazah, Doli menyebut masyarakat sebenarnya dapat memeriksa latar belakang pendidikan anggota DPR melalui data pencalonan yang tersedia di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, informasi tersebut tidak ditutup-tutupi dan bisa diakses melalui situs resmi KPU.
“Ya sebenarnya seperti yang sudah disampaikan pernah Pak Dasco ya bahwa kalau mau cari data latar belakang tentang para anggota DPR itu kan semua datanya ada di KPU. Bisa diakses dan itu bisa tidak ditutup-tutupi bisa diakses melalui website mereka dan seterusnya gitu, ya,” tuturnya.
Meski demikian, Doli tidak mempersoalkan apabila masyarakat ingin menguji informasi mengenai anggota parlemen atau mengajukan gugatan. Ia menilai tindakan tersebut merupakan bagian dari hak warga negara dalam kehidupan demokrasi.
“Nah, dalam rangka penegakan demokrasi itu ya silakan saja kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian ya apa namanya mendapatkan informasi baru ya apa namanya mau menguji atau kemudian mau menggugat itu kan nggak bisa dilarang. Itu hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi,” pungkas Doli.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!