HOLOPIS.COM, JAKARTA – Heboh rencana dana pesangon dikelola Danantara mencuat setelah aturan baru terbit. Apa manfaatnya bagi buruh dan bagaimana nasib hak pekerja saat kena PHK?
Rencana pemerintah membentuk Dana Cadangan Pesangon (DCP) bagi pekerja mendadak menjadi sorotan.
Pasalnya, muncul wacana dana yang disiapkan perusahaan untuk membayar hak pekerja tersebut bakal dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Lantas, apa keuntungan skema ini bagi buruh?
Polemik mencuat setelah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam aturan tersebut, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon yang nantinya dikelola lembaga pemerintah.
Kehadiran skema ini diharapkan menjadi perlindungan tambahan bagi pekerja, terutama ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, tutup, atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Selama ini, pembayaran pesangon menjadi tanggung jawab perusahaan ketika hubungan kerja berakhir karena PHK.
Persoalannya, tidak semua perusahaan memiliki kondisi keuangan yang cukup kuat untuk membayar hak pekerja dalam jumlah besar secara sekaligus.
Situasi tersebut membuat pekerja berisiko kehilangan haknya ketika perusahaan bangkrut atau tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pesangon.
Melalui Dana Cadangan Pesangon, perusahaan nantinya diwajibkan menyisihkan dana secara bertahap selama hubungan kerja berlangsung.
Dana tersebut dipisahkan dari aset perusahaan dan dikelola lembaga pemerintah yang akan ditetapkan.
Nama Danantara mulai ramai diperbincangkan setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut lembaga tersebut sebagai salah satu pilihan paling memungkinkan.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!