Penyadapan Tak Boleh Sembarangan! Bimantoro Minta Ada Pengawasan Pengadilan

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Rencana pengaturan penyadapan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, mendorong agar setiap tindakan penyadapan wajib melalui mekanisme izin pengadilan demi mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi privasi masyarakat.

Menurut Bimantoro, penyadapan memang bisa menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum maupun menjaga keamanan negara. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan tanpa batas karena berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara.

Hal tersebut disampaikan Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026), di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta.

Dalam pembahasan tersebut, ia mengingatkan bahwa hak atas privasi dan komunikasi telah mendapatkan perlindungan melalui UUD 1945.

Beberapa ketentuan yang menjadi perhatian di antaranya Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan diri pribadi dan rasa aman, Pasal 28F mengenai hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta Pasal 28J ayat (2) yang mengatur pembatasan hak asasi manusia berdasarkan undang-undang.

Bimantoro kemudian mempertanyakan bagaimana negara menjamin keamanan data masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara pidana, tetapi komunikasinya ikut terekam dalam proses penyadapan.

“Bagaimana mitigasi perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terkait tindak pidana, tetapi komunikasinya ikut terekam? Ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai data dan komunikasi pribadi masyarakat justru disalahgunakan atau bahkan diperjualbelikan,” ungkapnya.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, penyadapan yang dilakukan terhadap seseorang berpotensi turut merekam komunikasi pihak lain yang sebenarnya tidak berkaitan dengan perkara.

Kewenangan Aparat Harus Punya Batas

Selain perlindungan data pribadi, Bimantoro juga menyoroti perlunya pemisahan kewenangan penyadapan untuk kepentingan intelijen dan keamanan dengan penyadapan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Ia menilai, kedua kepentingan tersebut harus memiliki batas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga.

Persoalan lain yang turut disorot adalah kemungkinan beberapa aparat penegak hukum melakukan penyadapan terhadap objek perkara yang sama.

Bimantoro mencontohkan potensi keterlibatan Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani perkara yang memiliki objek penyadapan serupa.

“Kalau satu objek perkara yang sama disadap oleh beberapa aparat penegak hukum, bagaimana mekanismenya? Apakah semuanya bisa melakukan penyadapan secara bersamaan? Ini harus dirumuskan agar tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan data,” jelasnya.

Karena itu, ia meminta agar RUU Penyadapan nantinya mengatur secara rinci koordinasi antarlembaga, batas penggunaan data, serta pertanggungjawaban atas setiap tindakan penyadapan.

Izin Pengadilan Dinilai Penting

Bimantoro menyatakan mendukung adanya mekanisme perizinan pengadilan dalam pelaksanaan penyadapan.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Ronalds Petrus Gerson
Tim Penulis & Editor
Ronalds Petrus Gerson
Apresiasi untuk Ronalds Petrus Gerson

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama