HOLOPIS.COM, BANTEN – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten menyoroti penetapan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, ke dalam delineasi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam kelestarian ekosistem laut, kawasan konservasi, serta kehidupan masyarakat pesisir.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026.
GMNI Banten meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.
GMNI Banten Soroti Ancaman Pertambangan di Perairan Ujung Kulon
Ketua GMNI Provinsi Banten, Zein Nasution, menegaskan bahwa masuknya perairan sekitar Ujung Kulon dalam delineasi WUP tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata.
Meskipun penetapan WUP bukan merupakan izin langsung untuk melakukan kegiatan pertambangan, aspek ekologis tetap harus menjadi pertimbangan utama.
“Jangan sampai kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi justru diarahkan untuk kepentingan industri ekstraktif. Ujung Kulon bukan objek eksploitasi ekonomi, melainkan benteng kehidupan dan warisan ekologis bangsa,” tegas Zein dalam keterangan pers yang diterima oleh Holopis.com, Selasa (17/11).
Menurut GMNI Banten, kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sebab, kawasan Ujung Kulon tidak hanya memiliki fungsi konservasi, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir, termasuk nelayan yang menggantungkan penghidupan dari wilayah perairan tersebut.
Rencana Translokasi Badak Jawa Ikut Jadi Perhatian
Selain persoalan pertambangan, GMNI Banten turut menyoroti wacana pemindahan atau translokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Organisasi mahasiswa tersebut menilai rencana pemindahan satwa langka itu harus didukung kajian ilmiah yang transparan dan komprehensif.
Pemerintah juga diminta tidak hanya berfokus pada pemindahan Badak Jawa, tetapi memastikan berbagai persoalan yang mengancam kelangsungan hidup dan habitat aslinya dapat ditangani.
GMNI Banten memandang perlindungan satwa langka tidak bisa dipisahkan dari upaya menjaga ekosistem tempat mereka berkembang biak. Karena itu, perlindungan habitat asli harus tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan konservasi.
Dalam perspektif Marhaenisme, GMNI Banten menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia semestinya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi sarana akumulasi keuntungan bagi kelompok pemodal.
Lima Tuntutan GMNI untuk Lindungi Ekosistem Ujung Kulon
Atas berbagai persoalan tersebut, GMNI Provinsi Banten menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, mendesak Menteri ESDM mengevaluasi sekaligus mencabut penetapan perairan sekitar Ujung Kulon dari delineasi WUP berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Kedua, menolak ekspansi pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem dan lingkungan hidup di wilayah Banten.
Ketiga, mendesak Kementerian Kehutanan memastikan wacana translokasi Badak Jawa didasarkan pada kajian ilmiah serta tetap mengutamakan perlindungan habitat aslinya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!