HOLOPIS.COM, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyetujui pengunduran jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat permohonan perubahan jadwal kepada pimpinan MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, perubahan jadwal itu disepakati dalam rapat gabungan yang diikuti pimpinan fraksi dan kelompok DPD. Persetujuan tersebut sekaligus menetapkan 9 Desember sebagai tanggal pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wakil presiden.
“Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna,” kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani menjelaskan, surat Presiden tersebut merupakan balasan atas surat yang sebelumnya dikirimkan MPR terkait penetapan jadwal sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Sebelumnya, MPR telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai tanggal pelaksanaan sidang melalui keputusan rapat gabungan.
“Surat tersebut adalah surat menanggapi surat yang dikirimkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menyatakan bahwa berdasarkan keputusan rapat gabungan tanggal 13 Desember,” ujarnya.
Dalam surat tersebut, MPR menyampaikan keputusan untuk menggelar sidang paripurna dalam rangka pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada 2 Desember 2026.
“MPR memutuskan bahwa sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden serta pemilihan dan pelantikan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia akan diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2026,” lanjutnya.
Muzani menyebut, Presiden membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diserahkan kepada MPR.
“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” jelasnya.
Selain proses komunikasi politik, padatnya agenda kenegaraan Presiden juga menjadi pertimbangan dalam perubahan jadwal. Persiapan pengajuan dua nama calon wakil presiden dinilai membutuhkan waktu lebih panjang.
“Akan tetapi, jadwal kegiatan presiden yang padat jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama jabatan, dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu,” tutur Muzani.
Muzani mengatakan, pelaksanaan pelantikan wakil presiden terpilih nantinya akan mengacu pada semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kewenangan MPR. Dalam keputusan rapat gabungan, MPR menyepakati bahwa lembaga tersebut akan melantik wakil presiden yang terpilih.
“Yang kedua, rapat menyetujui pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia menggunakan semangat yang disampaikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 di mana MPR nantinya akan melantik posisi wakil presiden terpilih,” pungkasnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!