Polri Sidang Etik EHS, Dugaan Akses Ilegal di Bareskrim hingga Isu Penyadapan Disorot

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA— Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap personel berinisial EHS terkait dugaan penyalahgunaan wewenang hingga akses ilegal di lingkungan Bareskrim Polri.

Di tengah proses tersebut, Polri juga mendapat pertanyaan mengenai dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk Raffi Ahmad, yang hingga kini belum dapat dikonfirmasi.

Karopenmas Divhumas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang etik terhadap EHS dimulai pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. Persidangan berlangsung di ruang sidang Biro Wabprof lantai 2 Gedung Divpropam Polri.

“Telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Sidang tersebut dipimpin Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi dijabat Inspektur Jenderal Polisi Agus Dwi Hermawan bersama tiga anggota lainnya.

Dalam persidangan itu, EHS diperiksa atas sejumlah dugaan pelanggaran ketika bertugas di Bagian Monitoring dan Evaluasi (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, hingga penggunaan akses secara ilegal.

“Adapun sebagai tambahan, untuk dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural,” ujar Trunoyudo.

Ia kemudian menjelaskan, dugaan akses ilegal tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagmon Robinopsnal, baik ketika EHS menjabat sebagai kepala bagian maupun saat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas kepala bagian.

“Serta dugaan dalam melakukan akses ilegal atau illegal access dengan menggunakan akses di lingkungan Bareskrim Polri Bagmon Robinopsnal, baik pada saat EHS menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri,” lanjutnya.

Trunoyudo menegaskan, proses penegakan kode etik terhadap EHS dilakukan dengan prinsip kesetaraan. Polri menyatakan setiap personel harus mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran tanpa melihat pangkat maupun jabatan yang disandang.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law, bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

Ia juga memastikan institusi Polri tidak memberikan perlakuan istimewa kepada anggota yang menjalani proses penegakan etik. Menurutnya, setiap pemeriksaan harus berlangsung secara objektif dan akuntabel.

“Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” sambung Trunoyudo.

Dalam pelaksanaan sidang, Divpropam Polri turut menyiapkan personel untuk menjalankan proses persidangan. Dua personel bertugas sebagai penuntut, sementara dua pendamping hukum dari Divisi Hukum Polri disiapkan untuk mendampingi terduga pelanggar.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Nur Aisah Zamil
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Nur Aisah Zamil, Muhammad Ibnu Idris
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama