Dosen UI Stanislaus Soroti Bahaya Politisasi Intelijen, Bisa Rusak Kredibilitas Institusi

“Dampaknya terhadap keamanan nasional tidak dapat dianggap ringan. Kesalahan memahami keadaan dapat menghasilkan kekeliruan perumusan kebijakan, perencanaan operasi, dan pembangunan kekuatan,” tulis Stanislaus.

Menurutnya, ledakan informasi, informasi palsu, distorsi, spin, dan teori konspirasi semakin memperberat bias manusia dalam proses analisis. Karena itu, kemampuan memisahkan fakta dari kebisingan informasi menjadi salah satu tantangan utama intelijen modern.

Budaya Organisasi dan Independensi Intelijen

Lebih lanjut, Stanislaus menguraikan bahwa politisasi juga dapat berlangsung melalui budaya organisasi. Ia merujuk pada artikel John A. Gentry berjudul Culture: A New Venue for the Politicization of Intelligence (2026).

Gentry membedakan politisasi dari bawah ke atas (bottom-up), ketika personel intelijen sengaja membiaskan produk untuk kepentingan pribadi, politik, atau ideologis, dengan politisasi dari atas ke bawah (top-down), ketika pejabat senior mengarahkan intelijen agar sesuai dengan pandangan yang diinginkan.

Dalam kajian tersebut, budaya organisasi dipandang sebagai salah satu ruang yang dapat memengaruhi independensi analisis melalui nilai, insentif, dan pandangan yang dilembagakan.

Stanislaus juga merujuk Richard K. Betts melalui artikel The Intelligence Community’s Politicization: Dueling to Discredit (2025). Betts membahas bagaimana polarisasi politik dapat membuat berbagai pihak semakin sulit menyepakati fakta, sekaligus memunculkan tuduhan politisasi intelijen dari kubu yang saling berhadapan.

“Betts (2025) memperingatkan, tuduhan politisasi yang saling berhadapan dapat merusak kepercayaan jangka panjang terhadap integritas fungsi intelijen. Salah satu nilai penting intelijen justru terletak pada kemampuannya menyampaikan fakta atau implikasi yang tak ingin didengar pemimpin,” tulis Stanislaus.

Ia menegaskan, kritik terhadap intelijen tetap diperlukan karena data yang digunakan bisa tidak lengkap, asumsi dapat keliru, dan analis juga berpotensi melakukan kesalahan. Namun, kritik terhadap kualitas analisis harus dibedakan dari penolakan terhadap suatu penilaian hanya karena kesimpulannya tidak sesuai dengan kepentingan politik.

Menurut Stanislaus, tujuan yang realistis bukan memisahkan intelijen sepenuhnya dari politik. Pemerintah tetap memiliki kewenangan menentukan tujuan, menetapkan prioritas, dan memilih kebijakan. Sebaliknya, lembaga intelijen harus menjaga profesionalisme serta tidak menggunakan otoritas pengetahuannya untuk mengambil alih kewenangan politik.

“Batas yang perlu dijaga cukup jelas. Politik menentukan apa yang ingin dicapai negara, sedangkan intelijen membantu menjelaskan keadaan yang sebenarnya dihadapi negara. Intelijen harus memberikan penilaian terbaik berdasarkan informasi yang tersedia, termasuk ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan pengambil keputusan,” tegasnya.

Stanislaus mengingatkan, bahaya terbesar politisasi intelijen terjadi ketika negara kehilangan kemampuan membedakan kenyataan yang benar-benar terjadi dengan kenyataan yang ingin dipercaya.

“Ukuran profesionalisme intelijen pun menjadi, apakah intelijen mampu menyampaikan kenyataan yang perlu diketahui pengambil keputusan, sementara pengambil keputusan bersedia mendengar kenyataan yang mungkin tidak ingin didengarnya,” pungkas Stanislaus.