Abdullah Kelrey Sentil Elite Politik: Stop Dagelan Politik, Rakyat Butuh Kepastian Hukum

Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menyentil elite politik, birokrat, dan pengusaha yang dinilainya terlalu sibuk memainkan kepentingan kelompok di tengah berbagai polemik politik, hukum, dan keamanan nasional.

Kelrey menilai, dinamika yang berkembang selama enam bulan terakhir justru membuat masyarakat semakin bingung karena berbagai persoalan yang muncul belum memberikan manfaat nyata bagi kehidupan rakyat.

Ia juga menyoroti unggahan akun media sosial bernama Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad (@bang_dasco) pada 4 November 2026 yang memuat pernyataan mengenai dugaan pengalihan isu penyadapan ilegal menjadi wacana Dasco sebagai calon wakil presiden.

Dalam unggahan tersebut tertulis, “Ada upaya pengalihan isu dari Hot isu Penyadapan Ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres …”

Menurut Kelrey, unggahan tersebut menarik dicermati di tengah berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian publik. Ia menyebut polemik Koperasi Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan dugaan makar dan pengkhianatan, hingga kehadiran mantan Presiden RI di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Kelrey menduga unggahan tersebut dapat dibaca sebagai sinyal politik sekaligus upaya mengukur respons masyarakat terhadap dinamika dan kinerja operasi politik selama enam bulan terakhir.

“Bagi saya, ini bukan sekadar persoalan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden. Ada persoalan yang lebih besar, yakni bagaimana politik, hukum, dan keamanan dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu,” ujar Kelrey, Kamis (5/11/2026).

Ia menilai situasi politik nasional tidak seharusnya terus dijadikan panggung pertarungan kepentingan antara birokrat, politisi, dan pengusaha. Menurutnya, praktik politik semacam itu berisiko menggeser perhatian pemerintah dari persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

https://www.instagram.com/p/DfVw2ZHT5KG/

Karena itu, Kelrey meminta para elite politik, birokrat, dan kalangan pengusaha menghentikan praktik yang hanya menguntungkan kepentingan bisnis maupun kelompok masing-masing.

Kelrey mengingatkan, demokrasi seharusnya menjadi ruang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar panggung pertunjukan kekuasaan dan perebutan pengaruh di antara kelompok elite.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas, termasuk memastikan persoalan hukum dan keamanan ditangani secara serius serta tidak dijadikan komoditas dalam pertarungan politik.

“Jangan terlalu banyak menciptakan adegan politik demi bisnis kalian. Rakyat membutuhkan kepastian hukum, kesejahteraan, dan pemerintahan yang bekerja. Stop dagelan politik di negeri ini!” tegasnya.