Dosen UI Stanislaus Soroti Bahaya Politisasi Intelijen, Bisa Rusak Kredibilitas Institusi

Politisasi intelijen adalah ketika produk intelijen tidak lagi berorientasi pada penyampaian fakta, melainkan justru menyesuaikan diri dengan kepentingan atau keputusan yang telah ditentukan oleh pengambil kebijakan.

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

Dosen Kajian Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta, mengingatkan bahaya politisasi intelijen dalam penyelenggaraan keamanan nasional. Menurutnya, ketika intelijen diarahkan untuk membenarkan keputusan politik, negara berisiko kehilangan kemampuan membaca keadaan secara objektif.

Stanislaus menjelaskan, hubungan antara politik dan intelijen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan keamanan nasional. Pemerintah membutuhkan informasi intelijen untuk memahami ancaman, membaca perubahan lingkungan strategis, serta mempertimbangkan pilihan kebijakan.

Namun, persoalan muncul ketika produk intelijen tidak lagi berorientasi pada penyampaian fakta, melainkan justru menyesuaikan diri dengan kepentingan atau keputusan yang telah ditentukan oleh pengambil kebijakan.

“Masalah muncul ketika intelijen yang seharusnya membantu pemerintah memahami kenyataan justru terdorong membenarkan keputusan yang sudah dibuat. Informasi yang mendukung kebijakan ditonjolkan, sementara informasi yang bertentangan dikesampingkan. Pada titik itulah hubungan politik dan intelijen dapat bergeser menjadi politisasi,” tulis Stanislaus dalam tulisannya yang diterima Holopis.com, Rabu (4/11/2026).

Ia menilai, politisasi intelijen dapat berdampak luas karena keputusan negara dalam menangani konflik, terorisme, keamanan ekonomi, ancaman siber, hingga krisis nasional sangat bergantung pada ketepatan informasi dan analisis.

Dalam kajiannya, Stanislaus mengutip pemikiran Stephen Marrin melalui artikel Revisiting Intelligence and Policy: Problems with Politicization and Receptivity (2013). Marrin menjelaskan adanya dilema dalam hubungan antara lembaga intelijen dan pembuat kebijakan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara independensi analisis dan pengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Melalui konsep proximity hypothesis, kedekatan antara intelijen dan pembuat kebijakan dapat meningkatkan pengaruh intelijen, tetapi juga berisiko mengurangi akurasi analisis. Sebaliknya, jarak yang lebih besar berpotensi menjaga objektivitas, tetapi membuat hasil analisis kurang berpengaruh terhadap kebijakan.

Stanislaus juga mengutip kajian Beth Eisenfeld berjudul The Intelligence Dilemma: Proximity and Politicization-Analysis of External Influences (2017), yang menguraikan bahwa politisasi tidak selalu dilakukan melalui perintah langsung untuk mengubah laporan intelijen.

Bentuknya dapat berupa tekanan pejabat agar menghasilkan kesimpulan tertentu, dominasi pandangan dalam organisasi, pemilihan informasi yang disukai, hingga pengarahan melalui pertanyaan yang telah mengandung kesimpulan.

“Tidak selalu diperlukan perintah memalsukan informasi. Analis yang mengetahui kesimpulan apa yang disukai pimpinan dapat menyesuaikan penekanannya. Politisasi semacam ini justru lebih sulit dikenali,” tulisnya.

Banjir Informasi dan Ancaman Post-Truth

Stanislaus turut menyoroti perubahan lingkungan informasi yang semakin kompleks. Mengacu pada konsep outside-in politicization dari Eisenfeld, pengaruh terhadap proses intelijen tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dapat berasal dari think tank, media, pelobi, dan aktor lain di luar komunitas intelijen.

Perkembangan media sosial turut mempercepat arus informasi antara masyarakat, pembuat kebijakan, dan lembaga intelijen. Kondisi tersebut memunculkan tantangan baru, yakni bukan lagi sekadar kekurangan informasi, melainkan kelebihan informasi yang harus disaring dan diverifikasi.

Ia juga mengutip pemikiran Itai Brun dan Michal Roitman dalam artikel National Security in the Era of Post-Truth and Fake News (2019). Keduanya mengingatkan bahwa fenomena post-truth dan berita palsu semakin menyulitkan negara dalam memahami realitas.

Dalam situasi tersebut, berbagai narasi mengenai suatu peristiwa dapat berkembang secara bersamaan dan masing-masing seolah memiliki fakta pendukung. Pada saat yang sama, kepercayaan terhadap profesional dan lembaga yang selama ini menjadi sumber pengetahuan juga menghadapi tekanan.

- Advertisement -
Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Muhammad Ibnu Idris
Apresiasi untuk Muhammad Ibnu Idris

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

YANG BARU