Pengesahan oleh DPR dilakukan sekitar tiga pekan sebelum batas waktu tersebut.
Pekerja dan Dunia Usaha
Yassierli mengatakan pemerintah melihat RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai upaya membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih seimbang.
Perlindungan hak dasar pekerja atau buruh tetap menjadi perhatian, namun aturan tersebut juga mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.
Secara keseluruhan, tambah Yassierli, RUU tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional sekaligus memberikan kepastian hukum.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan persetujuan, Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta pengesahan RUU tersebut.
“Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan.
Pertanyaan tersebut kemudian dijawab setuju oleh peserta rapat.
Pemerintah Nyatakan Setuju
Dalam rapat paripurna tersebut, pemerintah secara resmi menyatakan persetujuannya terhadap pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Berdasarkan hal tersebut dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkan kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden Republik Indonesia menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang,” katanya.
Pengesahan ini sekaligus menandai babak baru pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia setelah proses pembahasan antara pemerintah dan DPR.
Kini, perhatian berikutnya tertuju pada bagaimana aturan baru tersebut akan diterapkan dan diterjemahkan ke dalam praktik hubungan kerja di lapangan.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!