Mardani Klaim Dukungan HMP Gibran Tembus 50 Tanda Tangan, Lintas Fraksi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PKS sekaligus anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, mengklaim dukungan anggota DPR terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bertambah. Dengan jumlah tanda tangan yang terkumpul disebut telah melampaui 50 orang dari berbagai fraksi.

Mardani mengatakan, pengumpulan tanda tangan dilakukan melalui komunikasi antaranggota DPR. Sebelumnya, masing-masing anggota telah bersepakat untuk mengumpulkan dukungan di fraksi atau partai masing-masing sebelum disatukan.

“Yang pertama kami bersyukur, dari pagi kita kontakan, hari ini siang akan ketemu lagi. Yang tanda tangan makin banyak. Saya PKS, ada dari partai lain, ‘Mas, aku mau ikut!’ ‘Ayo!’ gitu bareng-bareng gitulah. Karena kemarin tuh sepakat di partai masing-masing tanda tangannya anggota, nah nanti kita kumpulkan. Hari ini angka yang masuk sudah bertambah lebih dari 50 bahkan,” kata Mardani dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia menyebut dukungan tersebut berasal dari anggota lintas fraksi. Mardani juga menyinggung sikap Fraksi PDI Perjuangan yang disebut telah menunjukkan semangat untuk menggunakan hak konstitusional tersebut.

“Dari seluruh fraksi. Seluruh fraksi,” ujarnya.

Mardani memperkirakan jumlah tanda tangan dari anggota PDIP dapat melampaui dukungan yang telah dikumpulkan PKS. Namun, ia belum memastikan angka tersebut dan meminta agar informasi itu dikonfirmasi lebih lanjut.

“Ya, PDIP dari kemarin bahkan sudah sangat bersemangat. Kayaknya malah PKS kan 12 tuh, PDIP kayaknya lebih dari 12 nanti. Kayaknya, tapi nanti dikonfirmasi aja,” tutur Mardani.

Terkait tahapan pengajuan, Mardani menjelaskan surat usulan HMP akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk kemudian dibacakan dalam rapat paripurna. Setelah itu, DPR akan menentukan apakah usulan tersebut diterima untuk diproses lebih lanjut.

“Yang pertama tentu surat ini masuk ke pimpinan nanti dibacakan di paripurna. Kemudian diagendakan untuk pengambilan keputusan di paripurna adakah kita DPR menerima atau tidak,” jelasnya.

Apabila DPR menerima usulan tersebut, proses selanjutnya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah melalui tahapan di MK, proses akan kembali ke DPR untuk penghitungan dan pengambilan keputusan bersama MPR.

Mardani berharap pimpinan DPR membacakan surat usulan tersebut dalam rapat paripurna berikutnya. Menurutnya, syarat minimal pengusulan berupa 25 anggota dari lebih satu fraksi telah terpenuhi.

“Paripurna besok kami berharap dibacakan oleh pimpinan bahwa sudah masuk surat dari anggota. Ini kan masih usulan anggota. Minimal 25 lebih dari satu fraksi sudah tercapai untuk dibacakan,” pungkasnya.