Didik Mukrianto Nilai Peluang Kemendikdasmen Ajukan PK atas Putusan MA soal Suket Gibran Sangat Terbatas

Mantan anggota DPR RI Didik Mukrianto menilai peluang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat terbatas.

Didik menjelaskan dalam pandangan hukumnya, bahwa pembatasan tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan pengajuan PK dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Melalui putusan itu, badan atau pejabat TUN dikecualikan dari pihak yang dapat mengajukan PK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Didik, prinsip yang ditegakkan MK adalah memastikan peradilan TUN tetap berfungsi melindungi warga negara, bukan menjadi sarana bagi pemerintah untuk terus menunda pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht.

“PTUN dilahirkan untuk melindungi warga negara, bukan menjadi alat negara untuk terus-menerus menunda eksekusi putusan yang sudah inkracht,” kata Didik dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Holopis.com, Rabu (11/11/2026).

Ia menyebut terdapat sejumlah prinsip mendasar dalam putusan MK tersebut, mulai dari asas finalitas atau litis finiri oportet, perlindungan terhadap warga negara yang secara struktural berada dalam posisi lebih lemah, hingga pencegahan praktik penundaan keadilan.

Meski demikian, Didik menjelaskan, Mahkamah Agung melalui Rumusan Pleno Kamar 2024 dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024 memberikan tiga pengecualian yang dapat menjadi dasar pengajuan PK oleh badan atau pejabat TUN.

Ketiga pengecualian tersebut meliputi adanya bukti baru atau novum, terdapat dua atau lebih putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan, serta pengajuan PK untuk mempertahankan kepentingan keperdataan atau aset negara maupun daerah.

Didik memandang pengaturan tersebut sebagai bentuk dialog yudisial antara MK dan MA. MK, menurutnya, memperkuat perlindungan warga negara dan kepastian finalitas putusan, sementara MA menyediakan ruang pengecualian untuk mengakomodasi kondisi tertentu dalam praktik peradilan.

“Ini adalah contoh menarik bagaimana judicial dialogue terjadi antara MK dan MA. MK ingin memperkuat perlindungan warga dan finalitas putusan, sementara MA memberikan ‘katup pengaman’ berdasarkan realitas praktik di lapangan,” ujarnya.

Namun, Didik menekankan bahwa ketiga pengecualian tersebut harus ditafsirkan secara sangat terbatas. Menurutnya, pengecualian itu tidak boleh digunakan secara luas sehingga justru menghilangkan prinsip pembatasan PK yang telah ditegaskan MK.

Pandangan tersebut kemudian ia kaitkan dengan putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam perkara tersebut, Kemendikdasmen melalui pejabat yang menjadi tergugat merupakan pihak yang kalah. MA mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan Palal dan menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut batal serta mewajibkan tergugat mencabutnya.

Didik menilai perkara tersebut berkaitan dengan keabsahan keputusan administrasi mengenai penyetaraan pendidikan seseorang, bukan sengketa untuk mempertahankan aset atau kepentingan keperdataan negara maupun daerah.