HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi III DPR RI kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan setelah pembahasan KUHAP dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana rampung. Langkah ini dilakukan seiring RUU Perampasan Aset yang ditargetkan segera selesai, sekaligus menjadi momentum untuk memperketat pengaturan penyadapan menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU Penyadapan kembali dilanjutkan setelah sejumlah agenda legislasi yang sebelumnya diprioritaskan telah diselesaikan. Ia menyebut RUU Perampasan Aset juga akan segera memasuki tahap penyelesaian.
“Jadi, apa namanya ini perampasan aset insya Allah dalam waktu dekat selesai. KUHAP sudah beberapa waktu lalu selesai. Saatnya kita kembali lagi melanjutkan apa namanya pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan,” kata Habiburokhman dalam rapat bersama Kabaintelkam Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Habiburokhman menilai, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum menjadi perhatian serius dalam penyusunan aturan tersebut. Ia mengingatkan bahwa penyadapan memang dibutuhkan untuk kepentingan hukum dan keamanan, tetapi kewenangan itu harus dibatasi agar tidak disalahgunakan.
“Penyadapan digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan. Pada prinsipnya penyadapan digunakan sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas. Namun di sisi lain, penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menjadi alat invasi negara atau pihak tertentu terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu lainnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyadapan juga berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara, terutama hak atas privasi. Karena itu, pengaturan melalui undang-undang khusus diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai syarat dan tata cara penyadapan.
“Penyadapan merupakan kewenangan atau kegiatan yang membatasi hak asasi manusia yakni hak privasi. Oleh sebab itu, pengaturan tentang penyadapan perlu diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945,” jelasnya.
Habiburokhman mengatakan, ketentuan penyadapan saat ini sudah tersebar dalam berbagai undang-undang, seperti UU KPK, UU Intelijen, UU Polri, dan UU Kejaksaan. Namun, aturan tersebut belum memiliki prosedur yang seragam, mulai dari mekanisme perizinan hingga jangka waktu pelaksanaan penyadapan.
“Pengaturan penyadapan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur penyadapan secara rinci dan prosedurnya masih beragam,” paparnya.
Ia menambahkan, belum adanya mekanisme yang tegas juga berpotensi melemahkan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya data dan informasi pribadi.
“Belum ada mekanisme yang jelas dan tegas sehingga belum terdapat batasan-batasan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak konstitusional seperti data dan informasi pribadi,” ujarnya.
Habiburokhman menegaskan, pembentukan aturan khusus diperlukan agar kewenangan penyadapan tidak menjadi ancaman bagi keamanan negara maupun hak asasi masyarakat.
“Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum,” pungkasnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!