Haikal juga mengingatkan agar berbagai pasal yang masih membutuhkan perbaikan dapat diperbaiki, mekanisme yang belum jelas diperjelas, serta hak masyarakat yang perlu diperkuat diberikan jaminan.
Menurutnya, perbaikan tersebut bukan untuk menghambat proses legislasi, melainkan memastikan ketika UU Perampasan Aset lahir, regulasi tersebut benar-benar dapat bekerja secara efektif.
“Komitmen Sufmi Dasco Ahmad untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026 karena itu layak kita dukung dan kawal,” ujarnya.
Haikal menekankan keberhasilan penyelesaian RUU tersebut kelak tidak seharusnya dipandang sebagai kemenangan seorang tokoh, melainkan sebagai bagian dari kemenangan seluruh bangsa Indonesia.
“Hampir 28 tahun setelah Reformasi 1998, Indonesia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan salah satu pekerjaan rumah besar dalam membangun negara yang bersih, demokratis dan berkeadilan,” katanya.
Ia kembali berharap Dasco terus mengambil peran positif dalam perjalanan demokrasi Indonesia, membuka ruang bagi aspirasi masyarakat dan semakin berpihak pada kepentingan rakyat.
Pada saat yang sama, masyarakat dinilai memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses pembahasan secara konstruktif.
Jika proses tersebut berjalan baik, Haikal menilai UU Perampasan Aset dapat menjadi salah satu warisan penting Reformasi 1998.
“Negara semakin kuat mengejar aset hasil kejahatan, hukum semakin adil, demokrasi semakin sehat, dan kekayaan negara semakin mampu dikembalikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Memuat diskusi...