JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua PIJAR 98 Sulaiman Haikal menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir menunjukkan keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus diikuti pemerataan manfaat pembangunan, penguatan kemandirian nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam tulisannya berjudul Prabowonomics Sudah Tepat: Tumbuh Merakyat, Maju Bersama, Sulaiman menyebut kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945.
“Prabowonomics menunjukkan arah yang sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945. Pertumbuhan ekonomi di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya capaian makroekonomi, tetapi mulai menjadi pondasi ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa,” tulis Sulaiman seperti dikutip kembali, Senin (26/10/2026).
Ia mengatakan, arah kebijakan dan program pemerintah yang menyentuh kebutuhan masyarakat menunjukkan upaya menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Hal itu mencakup penguatan kemandirian nasional, optimalisasi sumber daya untuk kepentingan masyarakat, serta perluasan manfaat pembangunan.
Sulaiman juga menegaskan bahwa penilaian positif terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang disampaikan 98 Resolution Network memiliki indikator yang dapat diuji, mulai dari perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah hingga dampaknya terhadap masyarakat.
“Karena itu, pernyataan 98 Resolution Network (dimana penulis merupakan salah satu fungsionarisnya) bahwa dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan positif bukan opini, namun fakta yang dapat diuji melalui indikator ekonomi, kebijakan yang dijalankan, dan dampaknya yang mulai dirasakan masyarakat,” tulisnya.
Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Global
Sulaiman menyoroti tantangan ekonomi global selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari konflik geopolitik, perang tarif, gejolak energi, gangguan rantai pasok hingga ketidakpastian ekonomi internasional.
Dalam situasi tersebut, ia menilai kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan stabilitas nasional menjadi salah satu aspek penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan.
Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen pada 2025. Angka tersebut, menurutnya, relatif sebanding dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mencapai 5,2 persen pada tahun yang sama.
Sulaiman juga menyinggung perbedaan karakteristik dan tantangan kedua negara.
Meski memiliki perbedaan jumlah penduduk dan luas wilayah, Indonesia dan Malaysia dinilai relevan untuk dibandingkan karena sama-sama berada di kawasan ASEAN, memiliki ekonomi terbuka, serta mengandalkan sektor komoditas, manufaktur dan perdagangan internasional.
“Perbandingan tersebut bukan untuk menentukan negara yang lebih unggul, melainkan menunjukkan bahwa negara dengan karakter ekonomi serupa sama-sama membutuhkan daya tahan domestik menghadapi tekanan global,” tulisnya.
Menurut Sulaiman, kebijakan Prabowonomics diarahkan untuk memperkuat produksi nasional, mewujudkan kemandirian pangan, mendorong hilirisasi dan industrialisasi, serta memperbesar ruang ekonomi masyarakat melalui koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!