PIJAR 98: Survei Kepuasan Bukan Satu-satunya Ukuran Kinerja Pemerintahan Prabowo

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua PIJAR 98 (Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi 1998), Sulaiman Haikal, menilai tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai kinerja pemerintahan.

Menurut dia, hasil survei perlu dibaca secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, stabilitas nasional, serta tantangan geopolitik yang dihadapi Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Sulaiman menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 44,5 persen, sedangkan 53,4 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas.

Survei yang disebut dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 itu melibatkan 1.213 responden. Menurut Sulaiman, hasil tersebut patut menjadi perhatian, tetapi tidak serta-merta menggambarkan keseluruhan kondisi pemerintahan maupun situasi masyarakat Indonesia.

“Survei merupakan potret persepsi masyarakat pada waktu dan pertanyaan tertentu, bukan keseluruhan wajah Indonesia,” tulis Sulaiman dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Minggu (18/10/2026).

Ia berpendapat, penilaian terhadap pemerintahan harus dilakukan dengan melihat berbagai indikator, termasuk kondisi ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, investasi, pembangunan, pelayanan publik, serta respons pemerintah dalam menangani persoalan masyarakat.

Sulaiman juga menilai hasil survei yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi di lapangan dapat memunculkan pertanyaan mengenai kesimpulan yang ditarik dari data tersebut. Meski demikian, ia menekankan pentingnya membaca hasil survei secara kritis dan membandingkannya dengan fakta yang relevan.

Soroti Beban Masa Lalu dan Tekanan Geopolitik

Sulaiman mengatakan pemerintahan Prabowo menghadapi persoalan yang tidak seluruhnya muncul pada masa kepemimpinannya. Sejumlah tantangan, seperti ketimpangan sosial, tata kelola pemerintahan, korupsi, ketergantungan impor, daya saing industri, dan persoalan lingkungan, menurut dia, telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, perubahan kebijakan negara-negara besar, gejolak pasar keuangan, harga energi, serta dinamika perdagangan internasional.

Kondisi tersebut, menurut Sulaiman, perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Namun, ia mengakui tantangan yang dihadapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kritik publik.

“Justru situasi berat sekalipun dijadikan pemerintah untuk tetap terbuka terhadap evaluasi,” tulisnya.

Respons Pemerintah terhadap Persoalan Publik