Menurutnya, proses regenerasi di tubuh Polri memang penting untuk menjaga kesinambungan organisasi. Namun, regenerasi tidak semestinya dilakukan melalui pembentukan opini atau penerapan aturan yang tidak konsisten.
“Polri membutuhkan proses regenerasi yang sehat, terbuka, objektif dan berbasis merit. Namun regenerasi tidak boleh dilakukan dengan cara menutup ruang seseorang melalui framing ataupun penerapan aturan yang tidak konsisten,” tuturnya.
Karena itu, SIAGA 98 meminta persoalan masa dinas Karyoto dan Fadil Imran segera ditempatkan dalam koridor hukum dan kelembagaan.
“Tidak boleh ada diskriminasi. Tidak boleh ada framing untuk menjegal dan tidak boleh ada keputusan yang hanya dibangun berdasarkan opini,” pungkas Hasanuddin.
