Perombakan kabinet disebut lebih mungkin diarahkan untuk mengisi posisi tertentu sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah kementerian.
Sejumlah politikus pun memilih tidak ikut berspekulasi mengenai siapa saja yang akan terkena reshuffle.
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa keputusan mengenai perombakan kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
“Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh,” kata Saleh.
Menurut Saleh, isu pergantian menteri merupakan hal yang biasa muncul dalam pemerintahan.
Karena itu, PAN memilih menyerahkan keputusan tersebut kepada Prabowo.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf.
Ia menilai Presiden memiliki kewenangan sekaligus pemahaman paling lengkap mengenai kebutuhan kabinet.
“Hak prerogatif Presiden yang lebih memahami soal itu,” ujar Dede.
Dede juga menyebut kinerja menteri yang menjadi mitra Komisi II DPR sejauh pengamatannya masih berjalan baik.
Namun, ia mengakui tidak mengetahui secara menyeluruh kinerja seluruh anggota Kabinet Merah Putih.
Sementara itu, PDIP memilih tidak memberikan spekulasi mengenai kemungkinan reshuffle.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira meminta informasi tersebut dikonfirmasi langsung kepada pemerintah atau pihak Istana.
