Pemerintah ingin proyek kereta cepat tetap berkembang tanpa harus bergantung pada suntikan dana langsung dari APBN.
Perubahan terbesar dalam pengalihan KCIC ini berada pada struktur kepemilikan saham.
Purbaya mengungkapkan porsi saham Danantara sebesar 60 persen akan dialihkan kepada pemerintah.
Sementara itu, mitra asal China tetap mempertahankan kepemilikan saham sebesar 40 persen dan disebut masih memiliki komitmen untuk melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Yang 60 persen akan diserahkan ke kita, sedangkan 40 persen masih dimiliki pihak China. Kita juga sudah tanyakan ke mereka dan sepertinya mereka masih ingin melanjutkan proyek ini,” ungkap Purbaya.
Tak hanya mempertahankan operasional yang ada, pemerintah bahkan membuka peluang memperpanjang jaringan KCIC hingga Jawa Timur apabila kajian dan kondisi memungkinkan.
Rencana tersebut menunjukkan pemerintah tidak hanya fokus menyelesaikan persoalan pengelolaan KCIC, tetapi juga melihat peluang ekspansi transportasi berbasis kereta cepat di Indonesia.
Sebelumnya, proyek KCIC menjadi salah satu perhatian dalam kinerja keuangan sejumlah perusahaan BUMN yang terlibat.
CEO Danantara Dony Oskaria menyebut pengalihan ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuangan konsolidasi BUMN.
Menurut Dony, beban proyek KCIC selama ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi laba bersih konsolidasi, meskipun pendapatan operasional sejumlah BUMN terus mengalami peningkatan.
“Insyaallah mudah-mudahan beres,” kata Dony.
Dengan pengalihan tersebut, pemerintah berharap KCIC dapat dikelola lebih efektif, memperkuat peran kereta cepat sebagai infrastruktur transportasi nasional, sekaligus memastikan proyek tersebut tidak menjadi tekanan baru bagi APBN.
Kini publik menanti bagaimana strategi baru pemerintah mengelola KCIC setelah berpindah tangan.
