Dokter Tirta Sarankan Raffi Ahmad Pilih Fokus di RANS atau Jabatan Utusan Presiden

Dokter Tirta Mandira Hudhi menyarankan Raffi Ahmad mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden apabila masih ingin aktif menjalankan bisnis promosi melalui perusahaan RANS. Saran tersebut disampaikan menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai belanja jasa influencer menggunakan anggaran negara yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.

Dokter Tirta menilai, penggunaan jasa influencer oleh pemerintah pada dasarnya bukan persoalan selama dilakukan secara transparan, memiliki kesepakatan yang jelas, serta tidak mengandung transaksi di bawah tangan maupun konflik kepentingan.

Ia mengatakan, promosi pariwisata melalui influencer merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperkenalkan potensi daerah dan mendorong pemasukan negara.

“Boleh nggak negara menggunakan influencer atau kegiatan promosi? Boleh, jawabannya adalah boleh. Karena kegiatan promosi pariwisata itu adalah salah satu kegiatan pilar income pertama negara. Jadi aku enggak permasalahan negara hire influencer A sampai Z, mau biayain travel vlog buat ke Labuan Bajo, mau ke Natuna, ke Manado, ke Makassar, ke Papua tuh boleh, asal dilakukan dengan deal-deal yang jelas tanpa transaksi conflict of interest di bawah tangan,” kata Dokter Tirta.

Di sisi lain, ia juga menilai masyarakat berhak mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan promosi tersebut. Menurutnya, kritik dan permintaan penjelasan dari publik merupakan bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap pemerintah.

“Apakah warga yang komplain itu salah? Enggak. Boleh juga, karena kegiatan warga yang meminta penjelasan dari negara itu dijamin undang-undang. Boleh karena kita berperan penting dan ini adalah demos kratos, fungsi rakyat adalah mengawasi, jadi warga boleh bertanya dan tugasnya kementerian tersebut yang menjawab,” ujarnya.

Namun, Dokter Tirta melihat persoalan menjadi lebih sensitif karena Raffi Ahmad saat ini juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Posisi tersebut, menurutnya, membuat keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi dalam pengadaan pemerintah berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan.

Ia mengakui bahwa sejumlah transaksi yang dipersoalkan disebut berlangsung sebelum Raffi menjabat sebagai utusan presiden. Meski demikian, statusnya sebagai pejabat publik saat ini membuat Raffi dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka.

“Mas Raffi Ahmad adalah seorang pejabat, walau dealing ini menurut beberapa versi dilakukan jauh sebelum Raffi Ahmad menjabat sebagai utusan presiden, tapi beliau adalah pejabat. Sehingga mau enggak mau sekarang bolanya ada di Mas Raffi sebagai perwakilan dari RANS untuk menjawab dan klarifikasi,” tuturnya.

Karena itu, Dokter Tirta menyarankan Raffi mengambil keputusan yang jelas antara menjalankan bisnis RANS atau mengutamakan tugasnya sebagai pejabat negara. Ia bahkan menyarankan Raffi mundur dari jabatan utusan presiden apabila ingin tetap leluasa menjalankan aktivitas bisnis promosi.

“Daripada kamu disenggol terus, hidup enggak tenang, terus baca komentar seperti itu, kamu mau enggak mau harus memilih. Saya sarankan Mas Raffi memilih mau fokus di RANS-nya atau fokus bekerja buat negara,” ucapnya.

Dokter Tirta menegaskan, saran tersebut bukan berarti dirinya mengetahui adanya pelanggaran dalam transaksi yang melibatkan RANS. Ia justru meminta Raffi memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan perusahaan dan kemungkinan hubungan bisnis dengan kegiatan promosi yang menggunakan APBN.

“Kalau kamu memang masih makan dari kegiatan promosi yang melibatkan APBN, kita enggak tahu ya, kita enggak tahu nih, aku enggak tahu beneran, kamu yang harus klarifikasi. Sebaiknya kalau kamu mau hidup tenang ya kamu mundur dari pejabat tersebut,” katanya.