KCIC Pindah Tangan ke Pemerintah, Purbaya Bongkar Jurus Agar Kereta Cepat Tak Jadi Beban APBN

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Nasib KCIC berubah drastis setelah pemerintah mengambil alih dari Danantara. Menkeu Purbaya bongkar skema baru agar proyek kereta cepat tak membebani APBN. Pemerintah resmi mengambil alih pengelolaan KCIC dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan menyiapkan skema baru agar proyek transportasi strategis tersebut tetap berjalan tanpa menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pengalihan KCIC ke pemerintah bukan berarti negara harus menanggung seluruh beban pembiayaan proyek. Pemerintah memilih menggunakan skema pengelolaan melalui Special Mission Vehicle (SMV) fiskal agar aset KCIC tetap produktif tanpa membebani ruang fiskal. “Walaupun dikelola pemerintah, tidak akan membebani APBN,” tegas Purbaya usai bertemu CEO Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Pengalihan KCIC dari Danantara ke Kementerian Keuangan kini tengah dikebut. Pemerintah menargetkan proses perpindahan aset dan kepemilikan dapat rampung paling lambat pada pertengahan September 2026. “Prosesnya akan kita percepat, mungkin pertengahan bulan ini sudah akan clear. Pertengahan September sudah akan clear ya,” ujar Purbaya. Setelah pengalihan selesai, aset KCIC akan berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan. Namun, pemerintah tidak akan memasukkan seluruh tanggung jawab operasional maupun pembiayaan KCIC secara langsung ke dalam APBN. Purbaya menjelaskan, pemerintah akan memanfaatkan salah satu SMV fiskal, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), untuk mengelola aset dan pembiayaan terkait proyek kereta cepat tersebut. “Dialihkan ke Kementerian Keuangan. Nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN, SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Jadi tidak langsung menjadi tanggung jawab APBN,” katanya. Langkah ini menjadi strategi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan KCIC sekaligus menghindari tekanan terhadap keuangan negara. Pemerintah ingin proyek kereta cepat tetap berkembang tanpa harus bergantung pada suntikan dana langsung dari APBN. Perubahan terbesar dalam pengalihan KCIC ini berada pada struktur kepemilikan saham. Purbaya mengungkapkan porsi saham Danantara sebesar 60 persen akan dialihkan kepada pemerintah. Sementara itu, mitra asal China tetap mempertahankan kepemilikan saham sebesar 40 persen dan disebut masih memiliki komitmen untuk melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. “Yang 60 persen akan diserahkan ke kita, sedangkan 40 persen masih dimiliki pihak China. Kita juga sudah tanyakan ke mereka dan sepertinya mereka masih ingin melanjutkan proyek ini,” ungkap Purbaya. Tak hanya mempertahankan operasional yang ada, pemerintah bahkan membuka peluang memperpanjang jaringan KCIC hingga Jawa Timur apabila kajian dan kondisi memungkinkan. Rencana tersebut menunjukkan pemerintah tidak hanya fokus menyelesaikan persoalan pengelolaan KCIC, tetapi juga melihat peluang ekspansi transportasi berbasis kereta cepat di Indonesia. Sebelumnya, proyek KCIC menjadi salah satu perhatian dalam kinerja keuangan sejumlah perusahaan BUMN yang terlibat. CEO Danantara Dony Oskaria menyebut pengalihan ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuangan konsolidasi BUMN. Menurut Dony, beban proyek KCIC selama ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi laba bersih konsolidasi, meskipun pendapatan operasional sejumlah BUMN terus mengalami peningkatan. “Insyaallah mudah-mudahan beres,” kata Dony. Dengan pengalihan tersebut, pemerintah berharap KCIC dapat dikelola lebih efektif, memperkuat peran kereta cepat sebagai infrastruktur transportasi nasional, sekaligus memastikan proyek tersebut tidak menjadi tekanan baru bagi APBN. Kini publik menanti bagaimana strategi baru pemerintah mengelola KCIC setelah berpindah tangan. Apakah skema baru ini mampu membuat proyek kereta cepat semakin sehat secara bisnis dan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat?

KCIC Pindah Tangan ke Pemerintah, Purbaya Bongkar Jurus Agar Kereta Cepat Tak Jadi Beban APBN

SELURUH ISI KONTEN BUKAN TANGGUNG JAWAB REDAKSI HOLOPIS.COM

Heboh! Danantara Ditawari Jadi Pemilik Saham Bandara Madinah, Rosan Buka Suara

Dana MBG Tak Boleh Lagi Pakai Anggaran Pendidikan, Sudaryono Buka Suara

BREAKING NEWS: MK Larang Anggaran Pendidikan Dipakai untuk Program MBG!

Berita Lainnya

Heboh! Danantara Ditawari Jadi Pemilik Saham Bandara Madinah, Rosan Buka Suara

Presiden Prabowo Pilih Gubernur BI Pekan Ini, 6 Nama Besar Berebut Kursi Panas Perry Warjiyo

BGN Bongkar Ulah Nakal 66 Kepala Dapur MBG: Dari Mangkir hingga Judi Online

Tiongkok Kepincut Salak Bali! Baru 3,5 Ton Dikirim, Target Bisnisnya Sudah Rp35 Miliar

YANG BARU

UNGU Resmi Luncurkan Video Musik ‘Utara – Selatan’, Gandeng Keisha Alvaro

Gempa Magnitudo 3.2 Sabtu, 8 Agustus 2026, Pusat gempa berada di darat...

Silverstone Jadi Ujian Jorge Martin Pertahankan Puncak MotoGP 2026

Buru Puncak Klasemen, Marquez Hadapi Ujian Berat di Silverstone

Bezzecchi Tak Pasang Target Menang di MotoGP Inggris, Ini Alasannya