Swasembada Gula RI Disebut Mustahil Tercapai, Pengamat Bongkar Masalah Besar yang Tak Pernah Beres

Mereka harus menyiapkan lahan, membangun infrastruktur, mencari tenaga ahli pertanian, hingga menghadapi risiko cuaca dan perubahan harga.

“Pertanyaannya, apakah ada jaminan usaha tersebut tetap menguntungkan? Apakah ada insentif, pembiayaan murah, atau kepastian harga?” kata Jannus.

Tanpa dukungan yang jelas, kebijakan tersebut justru dikhawatirkan menambah masalah baru karena perusahaan harus menanggung investasi besar dengan risiko yang tinggi.

Sebagai alternatif, ia menilai pemerintah lebih baik memperkuat kerja sama antara industri dan petani tebu.

Industri bisa menjadi pembeli hasil panen sekaligus membantu menyediakan teknologi, sementara petani tetap menjadi pelaku utama di sektor budidaya.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kewajiban perusahaan gula memiliki kebun tebu bukan aturan baru.

Menurut Amran, ketentuan tersebut sudah ada sejak 2013 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Aturan tersebut mewajibkan perusahaan pengolahan gula yang menggunakan bahan baku impor memiliki kebun sendiri untuk memenuhi sebagian kebutuhan tebu pabrik.

“Ini bukan aturan yang tiba-tiba dibuat. Aturannya sudah lama ada, hanya saja pelaksanaannya belum berjalan maksimal,” ujar Amran.

Namun, menurut pemerintah, tingkat kepatuhan industri masih rendah.

Dari 11 perusahaan gula rafinasi yang beroperasi, disebut hanya satu perusahaan yang telah memenuhi kewajiban memiliki kebun tebu.

Masalah industri gula juga berdampak langsung kepada petani.

Pemerintah menyebut masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi membuat gula produksi dalam negeri kesulitan terserap.