UMKM Bisa Kecipratan Peluang dari MBG, Pemerintah Siapkan Skema Baru

0 Shares
Ikuti Holopis di Google
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya menyasar pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal. Kementerian UMKM kini menyiapkan formulasi agar semakin banyak UMKM bisa terlibat dalam memasok bahan makanan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, saat ini sudah ada lebih dari 68 ribu UMKM yang menjadi pemasok kebutuhan dapur MBG di berbagai daerah. Namun, pemerintah menilai jumlah tersebut masih bisa ditingkatkan.

Maman mengatakan, Kementerian UMKM tengah menyusun formula untuk memperluas keterlibatan pelaku usaha dalam program MBG yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekarang BGN (Badan Gizi Nasional) selama dipimpin oleh Pak Sudaryono (Kepala BGN) kini sedang melakukan penataan internal. Sekaligus nanti bersama-sama dengan kami dari Kementerian UMKM,” kata Maman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Selain penataan internal di Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah juga ingin memastikan keterlibatan UMKM bisa berjalan lebih luas dan terarah. Harapannya, pelaku usaha di berbagai daerah mendapat kesempatan memasok kebutuhan pangan untuk program tersebut.

“Kementerian UMKM, kita juga sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong partisipasi keterlibatan UMKM sebesar-besarnya,” tuturnya.

Sudah 68 Ribu UMKM Jadi Pemasok MBG

Menurut Maman, puluhan ribu UMKM telah terlibat dalam rantai pasok dapur SPPG. Produk yang dipasok antara lain bahan makanan dan telur, dengan suplai yang berasal dari daerah masing-masing.

Meski begitu, pemerintah memandang partisipasi UMKM masih perlu diperluas agar manfaat ekonomi program MBG bisa dirasakan lebih banyak pelaku usaha.

“Artinya (sudah diakomodir), tapi dari target 68 ribu itu kita memang menganggap masih perlu ditingkatkan agar partisipasi UMKM sebanyak-banyaknya bisa didapatkan. Ini sedang kita siapkan formulasinya,” ujarnya menegaskan.

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya menghubungkan program pemerintah dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Jika akses pemasok semakin terbuka, UMKM berpeluang memperoleh pasar yang lebih luas untuk produk pangan mereka.

Namun, skema yang disiapkan tetap perlu memperhatikan kebutuhan dapur SPPG, kualitas bahan makanan, kesinambungan pasokan, dan kemampuan pelaku usaha memenuhi permintaan.

UMKM Jadi Penopang Ekonomi Nasional

Pemerintah juga menempatkan penguatan UMKM sebagai bagian dari agenda ekonomi kerakyatan. Arahan Presiden Prabowo Subianto, menurut keterangan dalam materi tersebut, menekankan pentingnya perhatian terhadap sektor usaha rakyat.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 yang dikutip dalam materi sumber, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit usaha atau sekitar 99,99 persen dari total unit usaha nasional.

Sektor ini juga disebut menyerap sekitar 123 juta tenaga kerja, setara dengan kurang lebih 97 persen tenaga kerja nasional.

Besarnya jumlah usaha dan tenaga kerja yang terlibat membuat UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian. Karena itu, pelibatan UMKM dalam program MBG diharapkan tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan bahan pangan, tetapi juga memperluas kesempatan usaha di daerah.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Ronalds Petrus Gerson
Tim Penulis & Editor
Ronalds Petrus Gerson
Apresiasi untuk Ronalds Petrus Gerson

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
0 Shares
Ikuti Holopis di Google

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama