Di sisi lain, pemerintah menyatakan penunjukan Sudaryono didasarkan pada pengalamannya di sektor pertanian dan keterlibatannya sejak awal dalam penyusunan Program MBG.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Kementerian Pertanian memiliki peran penting dalam menjamin pasokan pangan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Meski demikian, CELIOS menegaskan bahwa alasan tersebut belum cukup untuk menghapus kekhawatiran publik mengenai potensi politisasi BGN.
Menurut lembaga itu, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kelancaran distribusi pangan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga program tetap bebas dari kepentingan elektoral.
Dengan besarnya anggaran dan luasnya jangkauan penerima manfaat, CELIOS mengingatkan agar BGN tidak berubah menjadi alat politik yang dimanfaatkan untuk membangun basis dukungan menjelang Pemilu 2029.
Menurut Bhima, kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah menjaga independensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga tersebut.
