HOLOPIS.COM, SURABAYA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, meninjau langsung pelaksanaan program digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai tujuan, yakni membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Program digitalisasi perlinsos dirancang untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi data lintas kementerian serta lembaga. Dengan sistem tersebut, pemerintah ingin memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak sekaligus mengurangi potensi salah sasaran.
Menurut Qodari, besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar Rp1.300 triliun atau hampir 30 persen APBN harus diimbangi dengan sistem pendataan yang akurat dan transparan.
“Kami datang ke Surabaya untuk melihat secara langsung program strategis pemerintah Presiden Prabowo, yaitu Digitalisasi Bansos. Program ini ditujukan agar anggaran perlindungan sosial yang sangat besar benar-benar menjangkau sasaran secara tepat dan adil. Yang berhak menerima harus menerima, sementara yang tidak memenuhi syarat tidak mendapatkan bantuan,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).
Digitalisasi Jadi Solusi Perbaikan Data Bansos
Qodari mengakui, selama ini penyaluran bansos masih menghadapi berbagai persoalan. Masih ditemukan penerima yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, sementara warga yang layak justru belum masuk dalam daftar penerima.
Karena itu, pemerintah mendorong proses pendataan berbasis digital agar penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Surabaya Hampir Rampung Pendataan
Dalam kunjungannya, Qodari juga menerima paparan mengenai pelaksanaan program dari Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Pemerintah Kota Surabaya.
Ia menilai kolaborasi antara organisasi perangkat daerah dan pemerintah kecamatan menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses pendataan.
Hingga 28 Juli 2026, pendataan di Surabaya telah mencapai 99,82 persen atau mencakup 1.001.688 Kartu Keluarga (KK).
“Kami melihat pelaksanaannya sudah hampir selesai. Insyaallah satu sampai dua hari lagi seluruh kepala keluarga di Surabaya sudah terdaftar. Yang juga menarik adalah kolaborasi antardinas dengan kecamatan yang berjalan sangat baik sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efektif,” ujarnya.
25 Ribu KK Dicoret, 51 Ribu KK Baru Masuk Daftar
Hasil pendataan menunjukkan adanya perubahan signifikan pada data penerima bansos.
Sekitar 25 ribu KK yang sebelumnya tercatat sebagai penerima diketahui tidak lagi memenuhi syarat sehingga dikeluarkan dari daftar.
Di sisi lain, pemerintah juga menemukan sekitar 51 ribu KK yang selama ini belum menerima bantuan meski sebenarnya memenuhi kriteria sebagai penerima.
“Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK yang selama ini harusnya dapat bansos tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos,” tegas Qodari.
Ia meyakini digitalisasi perlindungan sosial akan menjadi fondasi penting untuk menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih adil, akurat, dan transparan di masa mendatang.
