HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah kembali melanjutkan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) pada 2026. Sebanyak 225.000 rumah tangga prasejahtera, terutama yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), akan memperoleh sambungan listrik secara gratis.
Program BPBL kembali digulirkan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses listrik bagi masyarakat yang hingga kini belum menikmati sambungan listrik di rumahnya.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per 11 Maret 2026, sebanyak 225.000 rumah tangga menjadi target penerima bantuan tahun ini.
Pulau Jawa menjadi wilayah dengan alokasi penerima terbanyak, yakni mencapai 115.700 rumah tangga. Disusul Sumatera sebanyak 60.700 rumah tangga, Sulawesi 19.500 rumah tangga, Kalimantan 17.200 rumah tangga, Nusa Tenggara 9.200 rumah tangga, serta Maluku dan Papua sebanyak 2.700 rumah tangga.
Melalui program tersebut, penerima bantuan tidak hanya memperoleh sambungan listrik baru, tetapi juga fasilitas pendukung agar instalasi dapat langsung dimanfaatkan.
Setiap rumah tangga akan mendapatkan instalasi listrik rumah dengan tiga titik lampu dan satu stop kontak, sertifikat laik operasi instalasi, sambungan listrik PLN berdaya 900 VA, serta token listrik awal senilai Rp100.000.
Syarat Penerima Bantuan
Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi calon penerima Program BPBL.
- Pertama, penerima harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Kedua, berdomisili di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
- Selain itu, calon penerima juga wajib memperoleh validasi dari kepala desa, lurah, atau pejabat setingkat.
Dorong Pemerataan Listrik Nasional
Program BPBL diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses listrik di berbagai daerah, khususnya kawasan yang selama ini belum terjangkau jaringan kelistrikan.
Hingga kuartal I 2026, rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,83 persen.
Pemerintah menilai peningkatan akses listrik tidak hanya memperluas pemerataan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan, produktivitas ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga.
Data Kementerian ESDM juga menunjukkan jumlah penerima BPBL terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022 program ini menjangkau 80.183 rumah tangga, kemudian naik menjadi 131.600 rumah tangga pada 2023, 155.429 rumah tangga pada 2024, dan mencapai 220.845 rumah tangga sepanjang 2025.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional.
“Anak-anak yang lahir di desa tidak boleh kehilangan kesempatan hanya karena belum ada listrik. Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik.”
