JAKARTA – Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, menilai polemik penyidikan dugaan korupsi yang tengah ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri seharusnya menjadi momentum bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi, bukan bersikap defensif.
Dalam tulisannya berjudul “Seandainya Saya Jaksa Agung” yang diterima Holopis.com, Toto mengaku akan menyambut positif setiap proses penegakan hukum yang dilakukan aparat, termasuk apabila penggeledahan menyentuh aset atau lokasi yang dikaitkan dengan pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, yakni Febrie Adriansyah sebagai Jampidsus (Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus).
“Terima kasih kepada Polri, karena telah membantu Kejaksaan Agung membersihkan rumahku sendiri. Terima kasih juga kepada Polri karena telah ikut membuka kemungkinan adanya penyimpangan yang mungkin sulit terbongkar jika hanya mengandalkan orang dalam,” tulis Toto, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti keterlibatan pejabat Kejaksaan Agung, maka proses hukum harus dijalankan tanpa perlakuan istimewa. Ia menilai penegak hukum yang melakukan pelanggaran justru telah mengkhianati kepercayaan publik.
“Kalau benar ada petinggi Kejaksaan Agung yang terlibat dalam dugaan pelanggaran hukum, maka harus diproses. Tidak boleh ada perlindungan. Tidak boleh ada pembelaan membabi buta. Tidak boleh ada solidaritas korps yang menutup mata terhadap kejahatan. Aparat hukum yang melanggar hukum adalah pengkhianatan ganda. Mengkhianati negara dan kepercayaan rakyat,” tegasnya.
Toto berpandangan perkara tersebut tidak semestinya dipandang sebagai ancaman bagi institusi Kejaksaan, melainkan kesempatan untuk melakukan pembenahan internal.
“Kasus ini bukan pukulan yang melemahkan Kejaksaan Agung. Justru ini kayu bakar yang akan membuat api penegakan hukum semakin menyala,” ujarnya.
Ia juga menilai keberanian membersihkan internal merupakan ukuran penting bagi kredibilitas lembaga penegak hukum.
“Ini momentum untuk membuktikan bahwa Kejaksaan Agung bukan institusi yang takut dibersihkan. Kejaksaan Agung harus berani membersihkan orang lain, tetapi juga harus lebih berani membersihkan dirinya sendiri,” katanya.
Dalam tulisannya, Toto turut mendorong Kejaksaan Agung tetap agresif mengusut berbagai perkara korupsi besar, baik yang terjadi di BUMN, kementerian, maupun yang melibatkan kalangan pengusaha dan elite politik.
“Kalau ada kasus besar di BUMN, bongkar. Kalau ada korupsi di kementerian, bongkar. Kalau ada mafia hukum, bongkar. Begitu juga kalau ada jaringan korupsi yang melibatkan pengusaha besar dan elite politik, bongkar. Dan jika suatu saat ditemukan indikasi korupsi yang melibatkan petinggi Polri, kejaksaan, atau institusi mana pun, proses juga secara hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Toto mengingatkan agar proses hukum yang sedang berlangsung tidak dipersepsikan sebagai konflik antarlembaga penegak hukum. Menurutnya, seluruh proses harus berpijak pada alat bukti, bukan dipengaruhi kepentingan institusional maupun tekanan politik.
“Ini murni penegakan hukum. Kalau alat buktinya cukup, proses. Kalau tidak cukup, jangan dipaksakan. Semua harus berjalan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan emosi, gengsi, atau tekanan politik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tindakan saling membalas antarpenegak hukum justru akan merugikan negara dan menurunkan kepercayaan publik.
“Semua harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis alat bukti. Bukan karena balas dendam, tetapi karena perintah konstitusi dan amanat rakyat,” katanya.
Di akhir tulisannya, Toto mengajak seluruh jajaran Kejaksaan Agung untuk tidak takut menghadapi proses hukum apabila memang tidak melakukan pelanggaran.
“Kalau kita bersih, kita tidak perlu takut dibersihkan. Kalau ada yang kotor, biarkan ia disapu. Institusi tidak boleh runtuh hanya karena satu atau dua orang di dalamnya diduga bermasalah. Justru institusi akan semakin kuat jika berani membuang bagian yang busuk dari tubuhnya sendiri,” pungkasnya.
