HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra di Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul, menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang tengah mengusut dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Kasus tersebut diduga berkaitan dengan terganggunya pasokan listrik hingga memicu pemadaman atau *blackout* di sejumlah wilayah Indonesia.
Rahul menilai proses hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerugian negara sekaligus mengganggu pelayanan publik harus dilakukan secara serius, profesional, dan terbuka.
“Kami mendukung penuh langkah Kortas Tipikor Polri dalam mengusut perkara ini hingga tuntas. Proses penegakan hukum harus berjalan secara profesional, independen, transparan, dan berkeadilan sesuai prinsip Presisi,” ujar Muhammad Rahul, Kamis (9/7/2026).
Ia menegaskan, siapa pun yang nantinya terbukti terlibat dalam perkara tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Apabila terbukti terdapat penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara dan berdampak pada terganggunya pasokan listrik bagi masyarakat, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada kompromi terhadap tindak pidana korupsi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, semangat penegakan hukum adalah tidak pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Rahul juga mengapresiasi langkah penyidik Kortas Tipikor yang telah meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Menurutnya, tahapan tersebut menjadi sinyal bahwa proses hukum terus berjalan dan perlu dikawal hingga seluruh fakta terungkap.
Ia berharap proses pembuktian dilakukan secara objektif dan transparan sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab harapan masyarakat.
“Proses penyidikan harus mampu menghadirkan pembuktian yang jelas. Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum. Masyarakat menunggu penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.
Rahul menambahkan, pengungkapan perkara tersebut penting tidak hanya untuk menyelamatkan potensi kerugian negara, tetapi juga memastikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat tidak terganggu akibat praktik yang melanggar hukum.
