JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mengkritik langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dinilai masih aktif berbicara mengenai dinamika politik nasional, termasuk Pemilu Presiden mendatang serta dukungan terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (1/7/2026), Habib Syakur menegaskan bahwa sebagai warga negara, Jokowi memiliki hak politik untuk beraktivitas maupun menyampaikan pandangan politiknya.
Namun, menurut dia, posisi Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia selama dua periode membuat setiap pernyataan politiknya memiliki dampak besar terhadap kehidupan berbangsa.
“Saya menghormati hak pribadi Pak Jokowi sebagai personal maupun sebagai pelaku politik untuk melakukan kegiatan politik. Itu hak konstitusional beliau. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan kampanye PSI untuk Pemilu, apalagi sampai berbicara mengenai kampanye Mas Gibran, menurut saya itu jelas tidak etis,” ujar Habib Syakur.
Ia menilai seorang mantan kepala negara semestinya menunjukkan sikap sebagai negarawan yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik praktis.
“Beliau pernah menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode, pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, meski tidak genap satu periode, dan dua kali menjadi Wali Kota Solo. Dengan pengalaman sebesar itu, seharusnya tampil sebagai bapak bangsa, bukan kembali masuk terlalu jauh dalam arena politik praktis,” katanya.
Habib Syakur juga mengingatkan agar Jokowi tidak lagi melempar wacana mengenai kontestasi Pilpres berikutnya, termasuk mengaitkan kembali pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, pemerintahan yang sedang berjalan membutuhkan stabilitas agar dapat bekerja secara optimal.
“Sebaiknya Pak Jokowi tidak lagi berbicara soal Pilpres, apalagi mencoba menjodohkan lagi Pak Prabowo dengan Mas Gibran untuk kontestasi berikutnya. Justru itu bisa menjadi batu sandungan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran yang saat ini sedang berjalan. Biarkan pemerintah fokus bekerja untuk rakyat,” tuturnya.
Ia berharap Jokowi lebih banyak menyampaikan pesan-pesan yang memperkuat persatuan nasional dibanding membahas agenda politik elektoral.
“Yang dibutuhkan bangsa hari ini adalah penguatan persatuan dan kesatuan. Itu jauh lebih penting daripada membuka kembali diskursus politik yang berpotensi menimbulkan perdebatan baru di tengah masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, Habib Syakur juga menyinggung perkara dugaan ijazah palsu yang kini disebutnya mulai mengarah ke proses persidangan. Ia berharap seluruh proses hukum dapat berjalan secara terbuka dan menghormati asas due process of law.
“Saya juga berharap Pak Jokowi fokus menyelesaikan perkara ijazah yang kini sudah mulai bermuara di pengadilan. Karena beliau adalah pelapor utama, tentu sebaiknya hadir memenuhi proses hukum yang berlaku,” katanya.
Menurut Habib Syakur, kehadiran Jokowi beserta dokumen asli akan membantu memberikan kepastian hukum sekaligus mengakhiri polemik yang selama ini berkembang di ruang publik.
“Kalau memang nanti diperlukan dalam persidangan, sebaiknya beliau membawa ijazah asli sebagai dokumentasi legal dan alat bukti yang kuat. Dengan begitu, proses pembuktian bisa berjalan secara objektif untuk memastikan apakah ijazah tersebut asli atau tidak melalui mekanisme hukum yang berlaku,” pungkasnya.
