JAKARTA, HOLOPIS.COM – Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah empat peserta dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti pendidikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Menurut Toto, kematian empat peserta dalam Latsarmil (Latihan Dasar Militer) tersebut tidak boleh dipandang sebagai sekadar angka statistik, melainkan peringatan serius yang harus ditindaklanjuti pemerintah.
“Meninggalnya empat peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam rangkaian program KDMP dan KNMP bukan lagi sekadar kabar duka. Ini sudah menjadi sinyal keras yang tak boleh menganggap empat nyawa peserta itu hanya sebagai angka,” kata Toto Izul Fatah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6/2026).
Empat peserta yang meninggal dunia adalah Muhammad Rifqi Renaldi Gunawan, Novia Rahmadhani Sihotang, Anisa Muyassaroh, dan Yonanda Muhammad Taufiq. Menurut Toto, mereka merupakan generasi muda yang bergabung untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat, bukan untuk menjalani pendidikan yang berisiko terhadap keselamatan jiwa.
Ia mempertanyakan relevansi latihan dasar kemiliteran bagi calon pengelola koperasi dan kampung nelayan yang sejatinya membutuhkan kemampuan manajerial, tata kelola organisasi, literasi keuangan, integritas, serta pelayanan masyarakat.
“Mereka adalah calon pengelola bisnis sosial, penggerak koperasi, pendamping ekonomi desa, dan pelayan masyarakat,” ujarnya.
Toto menilai disiplin dan mental tangguh memang penting, namun tidak harus dibangun melalui pendekatan yang terlalu militeristik. Menurutnya, disiplin dalam pengelolaan koperasi lebih terkait dengan kejujuran, akuntabilitas, dan kemampuan menjaga amanah masyarakat.
Ia juga menyoroti munculnya berbagai dugaan penyebab kematian peserta, mulai dari heat stroke, henti jantung, sesak napas hingga gangguan kesehatan lainnya. Karena itu, pemerintah diminta tidak bersikap defensif dan berani membuka evaluasi secara transparan.
“Kalau kecelakaan terjadi sekali, mungkin bisa disebut insiden. Tetapi jika korban terus bertambah, itu sudah menjadi pola. Dan jika sudah menjadi pola, maka negara wajib berhenti sejenak, memeriksa, lalu mengoreksi total,” tegasnya.
Toto meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan menghentikan sementara pelatihan fisik berisiko tinggi, membentuk tim investigasi independen, membuka hasil pemeriksaan kepada publik, serta meninjau ulang kurikulum SPPI agar lebih berfokus pada aspek manajerial, kewirausahaan, koperasi, dan pelayanan masyarakat.
“Empat nyawa telah pergi. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan evaluasi total. Jangan tunggu korban berikutnya. Sebab dalam program pembangunan, manusia bukan alat. Manusia adalah tujuan,” pungkasnya.
