HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan memastikan praktik penyimpangan tidak mendapat tempat di pemerintahan yang dipimpinnya.
Menurut Prabowo, pemerintahan yang bersih menjadi syarat utama agar Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya untuk kesejahteraan rakyat.
Ia menilai negara yang kaya seperti Indonesia membutuhkan tata kelola yang berintegritas agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” kata Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengakui upaya memberantas korupsi bukan pekerjaan mudah. Namun menurutnya, langkah tersebut harus terus dijalankan demi menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara.
Ia mengungkapkan pemerintah saat ini tengah berupaya menutup berbagai celah kebocoran penerimaan negara yang selama bertahun-tahun merugikan Indonesia.
Salah satu langkah yang telah dilakukan yakni penertiban ratusan tambang tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta kebun ilegal yang berada di kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Tak hanya itu, pemerintah juga memperketat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis guna menekan praktik kecurangan yang berpotensi membuat kekayaan negara mengalir ke luar negeri.
“Saya mengerti ini tidak ringan. Tapi apa boleh dibuat, apapun harus kita kerjakan supaya negara kita selamat,” ujarnya.
Prabowo menilai berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi selama ini menjadi salah satu penyebab hilangnya kekayaan negara yang seharusnya dinikmati rakyat Indonesia.
“Penyimpangan-penyimpangan ini menurut keyakinan saya inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang. Yang di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyebut komitmen memberantas korupsi merupakan bagian dari amanah yang harus dijalankannya sebagai kepala negara. Ia menegaskan tidak ingin mengingkari sumpah jabatan yang telah diucapkannya saat dipercaya memimpin Indonesia.
“Saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu, saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan, supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat,” pungkasnya.
