HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan antara ulama dan umara dalam menjaga kepentingan rakyat serta memperkuat pembangunan bangsa. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang diselenggarakan di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang berisi para kiai dan ulama yang memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Menurut Presiden Prabowo, para ulama memahami secara langsung berbagai persoalan dan kondisi yang dihadapi rakyat sehari-hari.
“Para kiai dan para ulama adalah menurut saya tokoh-tokoh yang paling dekat dengan rakyat. Paling dekat apalagi dengan rakyat di pedesaan. Karena itu, para kiai, para ulama paham, mengerti apa yang dirasakan rakyat. Para kiai dan para ulama merasakan apa yang dirasakan rakyat paling bawah,” ujar Presiden Prabowo, sebagaimana informasi yang diterima Holopis.com.
Selain itu, Kepala Negara menilai bahwa kedekatan tersebut menjadi modal penting dalam membangun sinergi antara ulama, pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen bangsa. Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh komponen tersebut pada hakikatnya berasal dari rakyat dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu, ada suatu perkembangan alamiah. Karena tentara, pejuang, polisi, dan aparat juga berasal dari rakyat. Karena itu, ulama, pemerintahan, tentara, kepolisian, sesungguhnya paham dan mengerti perasaan rakyat,” imbuh Kepala Negara.
“Itu namanya, ulama sama umara bersatu untuk negara dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita mengerti apa yang dirasakan rakyat kita,” lanjut Presiden Prabowo.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan kembali amanat yang diemban sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Presiden Prabowo menegaskan bahwa sumpah jabatan yang diucapkannya merupakan komitmen untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
“Saya disumpah, saya harus menjalankan dan kita tidak perlu pura-pura, kita tidak perlu bicara manis-manis karena itu memang sering bangsa Indonesia suka bicara yang manis-manis di depan. Kita kadang-kadang tidak mau bicara apa adanya, tapi saya kira sudah saatnya kita bicara apa adanya,” ujar Kepala Negara.
