JAKARTA – Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fatimah Azzahra, menilai penangkapan sejumlah pihak yang memiliki kedekatan dengan Presiden bukan serta-merta dapat dijadikan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi oleh pemerintah.
Dalam sebuah talkshow di salah satu stasiun televisi berita swasta pada Selasa (23/6/2026), Fatimah menegaskan bahwa ukuran keberhasilan dalam pemberantasan korupsi seharusnya tidak berfokus pada siapa yang ditangkap, melainkan pada kemampuan negara membangun sistem yang mampu mencegah tindak pidana korupsi sejak awal.
Hal ini juga merupakan respons atas klaim dari penasihat khusus Presiden bidang Komunikasi dan Media, Hasan Nasbi, bahwa penangkapan orang-orang dekat Presiden merupakan bentuk komitmen pemberantasan korupsi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua wakilnya dalam sengkarut korupsi tata kelola program prioritas pemerintah pusat, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Bahwa ini orang terdekat presiden sehingga lagi-lagi itu adalah satu bentuk komitmen. Lagi-lagi mungkin di sinilah kita, bahwa ternyata parameter bagi pemerintah mungkin adalah menangkap orang yang dekat dengan kita, menangkap orang tanpa tedeng aling-aling. Tapi masalahnya bagi mahasiswa dan bagi rakyat mungkin, keberhasilan itu adalah ketika tidak ada lagi korupsi bagaimanapun juga, sehingga yang harus dikejar adalah sistem, bukan perorangan,” kata Fatimah.
Menurutnya, dalam konsep tata kelola negara yang ideal, upaya pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan individu. Pemerintah, kata dia, harus memastikan hadirnya mekanisme dan sistem pengawasan yang mampu mempersempit ruang terjadinya praktik korupsi.
“Karena dalam satu konsep bernegara kita tidak mengincar orang untuk membuat negara ini menjadi tidak ada lagi korupsinya. Kita mengincar sistem, bagaimana kita bisa menerapkan satu sistem yang seminimal mungkin terjadi korupsi,” ujarnya.
Fatimah juga menyoroti ironi ketika dugaan tindak korupsi justru melibatkan pihak yang berada di lingkaran terdekat kekuasaan. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem pengawasan yang selama ini dibangun pemerintah.
“Nah, ketika orang terdekat presiden saja sudah melakukan korupsi, bisa melakukan korupsi padahal presidennya se-watchful itu. Jadi kalau kita ibaratkan tadi dari bahasa resmi, Prabowo ini sudah sangat mengawasi semuanya, ‘kalian semua jangan sampai korupsi’, tapi di sini saja ada yang korupsi, gimana yang jauh-jauh di sana,” tuturnya.
Ia menegaskan, penangkapan pelaku korupsi memang merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Namun, keberadaan kasus korupsi yang terus berulang justru menunjukkan bahwa sistem pencegahan belum berjalan optimal.
“Jadi sebetulnya lagi-lagi menurut kita adanya korupsi dan ditangkap dan sebagainya itu bukan bukti keberhasilan, tapi itu adalah bukti bahwa sistem yang dibentuk itu masih gagal untuk menghindarkan kita dari kerugian korupsi,” tegas Fatimah.
