JAKARTA, HOLOPIS.COM – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia bahkan meminta pemerintah melakukan moratorium dan evaluasi total terhadap program tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara dalam jumlah besar.
Pernyataan itu disampaikan Said Didu melalui akun media sosial X pribadinya, @msaid_didu, pada Sabtu (20/6/2026).
Dalam unggahannya, Said Didu menuding telah terjadi sejumlah perubahan mendasar dalam desain awal program MBG yang menurutnya berkontribusi terhadap membengkaknya kebutuhan anggaran dan jumlah fasilitas pendukung program.
Menurutnya, pada konsep awal MBG, penerima manfaat diprioritaskan untuk kelompok masyarakat rentan seperti keluarga miskin, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita, terutama yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Namun, ia menilai sasaran program kemudian diperluas hingga mencakup seluruh anak-anak dan ibu sehingga jumlah penerima manfaat meningkat signifikan.
“Desain awal diperuntukkan untuk yang membutuhkan, yaitu orang miskin, ibu hamil, menyusui, dan balita, terutama di daerah 3T. Diubah menjadi semua anak-anak dan ibu-ibu sehingga penerima manfaat naik menjadi lebih dari dua kali lipat,” tulis Said Didu.
Ia juga menyoroti kebijakan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menurutnya mengalami perubahan dari rancangan awal.
Said Didu mengklaim semula satu dapur dirancang melayani sekitar 3.000 porsi per hari dengan standar operasional yang ketat. Namun dalam pelaksanaannya, ia menilai ketentuan tersebut berubah sehingga jumlah dapur yang dibutuhkan meningkat tajam.
Menurutnya, kebutuhan riil sekitar 15 ribu dapur kini melonjak mendekati 30 ribu unit.
“Info yang ada bahwa dari jumlah dapur yang sudah dibangun sudah kelebihan mendekati 7.000 dapur,” tulisnya.
Selain itu, Said Didu juga mengkritik perubahan mekanisme pengelolaan dapur yang semula dirancang melibatkan yayasan pendidikan, kesehatan, dan keagamaan, namun kemudian disebut menjadi lebih terbuka.
Ia menduga kondisi tersebut membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk membentuk yayasan baru dan memperoleh pengelolaan dapur MBG.
Tidak hanya itu, Said Didu turut menyoroti skema pembiayaan program yang menurutnya mengalami perubahan dibanding desain awal. Ia mempermasalahkan pemberian insentif harian kepada pengelola dapur yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakefisienan penggunaan anggaran.
Berdasarkan perhitungannya, evaluasi menyeluruh terhadap program MBG berpotensi menghasilkan penghematan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar.
“Jika ini dilakukan, perkiraan saya APBN bisa dihemat sekitar Rp150 triliun atau bahkan lebih,” ujarnya.
Atas dasar itu, Said Didu mengusulkan tiga langkah yang menurutnya perlu segera dilakukan pemerintah, yakni menghentikan sementara pelaksanaan program untuk dievaluasi, menindak pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, serta mengabaikan tekanan dari pihak-pihak yang dinilai telah memperoleh keuntungan dari sistem yang ada saat ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Badan Gizi Nasional maupun pihak terkait lainnya mengenai tudingan dan perhitungan yang disampaikan Said Didu tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin di berbagai daerah.
