HOLOPIS.COM, JAKARTA – BBM B50 dipastikan mulai berlaku 1 Juli 2026 setelah lolos uji. Pemerintah menyebut seluruh persiapan sudah siap dan tinggal “gas”.
Pemerintah memastikan implementasi bahan bakar biodiesel B50 akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026.
Kepastian tersebut menyusul hasil uji coba yang menunjukkan campuran biodiesel 50 persen tersebut telah memenuhi spesifikasi teknis dan siap digunakan secara nasional.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan seluruh pemangku kepentingan telah menyepakati spesifikasi B50.
Para produsen juga dinilai mampu memenuhi standar kualitas yang lebih ketat dibandingkan program biodiesel sebelumnya.
“Kalau B50 tinggal go saja,” kata Eniya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, hasil pengujian pada sektor alat berat menunjukkan kualitas B50 sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.
Salah satunya terkait kadar air (water content) yang diturunkan menjadi 20 PPM, termasuk standar monogliserida dan sejumlah parameter lainnya.
Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan dua Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai dasar hukum pelaksanaan program tersebut.
Kepmen pertama mengatur mandatori penggunaan B50 secara nasional, sedangkan Kepmen kedua berkaitan dengan revisi alokasi volume biodiesel untuk semester II-2026.
“Mandatorinya sudah, tinggal Pak Menteri tanda tangan. Kepmen kedua sedang dibahas bersama Ditjen Migas,” ujar Eniya.
Pemerintah juga masih menghitung kebutuhan volume biodiesel dengan mempertimbangkan proyeksi kenaikan konsumsi energi menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kesiapan pasokan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) pun terus dipastikan agar distribusi energi tetap terjaga.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengungkapkan uji jalan B50 telah dilakukan sejak April 2026.
Hasil pengujian menunjukkan kualitas bahan bakar B100 yang digunakan sebagai campuran B50 telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Selain itu, pengujian konsumsi bahan bakar memperlihatkan performa kendaraan tetap stabil dengan tingkat konsumsi yang masih berada dalam rentang standar yang ditetapkan pabrikan.
“Parameter emisi karbon monoksida dan opasitas juga masih berada pada batas yang ditentukan,” kata Dwi.
Ia berharap pelaku industri mendukung implementasi program tersebut, termasuk dalam hal penyediaan bahan baku serta infrastruktur pencampuran atau blending yang menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas B50.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mendukung penggunaan bahan bakar nabati sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor BBM, sekaligus menekan emisi karbon menuju energi yang lebih ramah lingkungan.
Implementasi B50 diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Kementerian ESDM memperkirakan program tersebut mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun serta meningkatkan nilai tambah industri minyak sawit mentah (CPO) menjadi Rp24,68 triliun.
Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan meningkat menjadi sekitar 2,2 juta orang.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada 2025 yang mencapai sekitar 1,5 juta tenaga kerja.
Dengan hasil uji yang dinilai memuaskan dan regulasi yang segera rampung, pemerintah optimistis program B50 dapat berjalan sesuai jadwal mulai 1 Juli 2026.
