JAKARTA, Holopis.com – Kapolri Listyo Sigit merespons ancaman Reformasi Jilid II dari BEM SI dan meminta seluruh aksi mahasiswa berlangsung tertib serta kondusif.
Rencana Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk menggelar aksi besar-besaran bertajuk Reformasi Jilid II mendapat respons dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri mengingatkan agar seluruh kegiatan penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan tetap menjaga situasi yang kondusif.
Pernyataan tersebut disampaikan Listyo Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/6/2026), menyusul ultimatum yang diberikan BEM SI kepada pemerintah terkait kondisi ekonomi nasional, khususnya pelemahan nilai tukar rupiah.
“Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib,” kata Listyo Sigit.
Menurut Kapolri, Polri memiliki komitmen untuk mengawal kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Namun, seluruh bentuk penyampaian aspirasi diharapkan tetap berjalan secara damai dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami Polri tentunya akan terus menjaga agar apapun bentuk kegiatan penyampaian aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang tertib dan itu menjadi tujuan kita bersama dengan situasi yang ada,” ujar dia.
Respons Kapolri itu muncul setelah sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Dalam pernyataannya, BEM SI memberikan tenggat waktu selama 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki situasi ekonomi nasional, terutama terkait pelemahan nilai tukar rupiah.
Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada langkah yang dinilai memadai, mahasiswa menyatakan siap menggelar demonstrasi besar-besaran dengan tajuk Reformasi Jilid II.
Wacana tersebut langsung menarik perhatian publik.
Sebab, istilah Reformasi Jilid II memiliki makna simbolis yang mengingatkan pada gerakan mahasiswa pada 1998 yang menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia.
BEM SI menilai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Pelemahan rupiah dinilai dapat berdampak pada berbagai sektor, mulai dari harga barang impor, biaya produksi industri, hingga daya beli masyarakat.
Selain persoalan nilai tukar rupiah, mahasiswa juga menyoroti sejumlah isu lain yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, mereka meminta pemerintah segera menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Karena itu, penyelesaiannya memerlukan langkah yang dilakukan secara bertahap dan terukur.
Sementara itu, Polri memastikan akan terus mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal kegiatan masyarakat.
Aparat kepolisian juga menegaskan akan menjaga keamanan dan ketertiban agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat secara aman.
Dengan tenggat waktu yang diberikan BEM SI terus berjalan, perhatian publik kini tertuju pada respons pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa tersebut.
Tidak sedikit yang menanti apakah ultimatum itu akan berujung pada aksi besar bertajuk Reformasi Jilid II atau justru melahirkan ruang dialog antara pemerintah dan kalangan mahasiswa.
