HOLOPIS.COM, JAKARTA – Penyelidikan dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) masih terus diintensifkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Penyelidikan berfokus pada dugaan penyimpangan atau melawan hukum dalam pengelolaan anggaran BPKH.
“Untuk lidik BPKH sejauh ini masih berjalan proses penyelidikannya,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (22/7/2026).
Namun, Taufik saat ini belum mau merinci lebih lanjut mengenai penyelidikan yang sedang berjalan ini. Taufik juga belum dapat memastikan kapan penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Yang jelas, sejumlah aspek terkait pengelolaan anggaran di BPKH sedang didalami dalam proses penyelidikan. “Yang dilidik ini sendiri, dia secara umum kegiatan penganggarannya secara umum yang dilakukan oleh BPKH,” terang Taufik.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya mengungkap, penyelidikan difokuskan pada kesesuaian antara besaran dana yang dikelola dengan kualitas layanan yang diterima jemaah haji di Arab Saudi. Di antara kualitas layanan yang disoroti lembaga antirasuah meliputi akomodasi, katering, pengiriman barang atau logistik, dan transportasi jemaah.
KPK juga mendalami proses pengadaan dan lelang vendor layanan haji di Arab Saudi. Informasi awal yang diterima KPK menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kerja sama dengan pihak ketiga.
Disebut-sebut potensi penyalahgunaan itu juga melibatkan BPKH Limited. Diketahui, anak perusahaan BPKH itu berfokus pada pengembangan investasi berkelanjutan di Arab Saudi untuk mendukung ekosistem haji dan umrah.
Di antara layanan dan portofolio investasi BPKH Limited pada katering, transportasi, dan akomodasi haji dan umroh. Pada portofolio akomodasi, BPKH Limited disebut berinvestasi dalam pengembangan dan akuisisi hotel di Mekah serta Madinah.
“Jangan sampai dana yang disediakan besar, tetapi saat proses lelang justru pemenangnya yang kualitas layanannya rendah dengan harga tinggi. Ini yang sedang kami dalami,” kata Asep beberapa waktu lalu.
Kepala Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah sebelumnya mengatakan, fokus utama BPKH yakni mengoptimalkan nilai manfaat bagi jamaah serta memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan efisien serta berkelanjutan.
Fadlul juga menjelaskan peran dan posisi BPKH Limited. Fadlul menyebut BPKH Limited berperan sebagai entitas bisnis yang menjalankan aktivitas investasi dan seluruh hasilnya dikembalikan ke BPKH dalam bentuk dividen yang kemudian manfaatnya digunakan untuk membantu pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Karena itu, Fadlul mengklaim BPKH Limited
tidak terlibat dalam proses lelang layanan bagi jamaah dan bukan penyelenggara operasional ibadah haji. Selain itu, Fadlul juga mengklaim BPKH Limited tak berperan dalam penyelenggaraan jasa kargo haji. Tetapi, hanya berfungsi sebagai mitra lokal yang bekerja sama dengan perusahaan Indonesia berizin di bidang pengiriman barang.
“Peran dan tanggung jawab BPKH Limited terbatas pada kerja sama investasi, tidak mencakup operasional kargo. Dengan demikian, BPKH Limited tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau permasalahan teknis di lapangan,” kata Fadlul.
