HOLOPIS.COM, JAKARTA – Bencana angin kencang melanda sejumlah pemukiman warga yang ada di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh sejak beberapa hari yang lalu.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, angin kencang yang melanda wilayah tersebut berdampak pada 58 kepala keluarga.
“Angin kencang mengakibatkan kerusakan pada 58 unit rumah hunian sementara (huntara) yang masih dalam proses pendataan,” kata Abdul Muhari dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (5/6).
Diketahui pemerintah Kabupaten Aceh Utara masih berada dalam masa transisi darurat ke pemulihan yang berlaku sejak Kamis (30/4) hingga Selasa (28/7).
Wilayah terdampak meliputi Gampong Rumoh Rayeuk, Buket Linteung, Geudumbak, dan Langkahan di Kecamatan Langkahan.
Abdul menjelaskan bahwa kerusakan di Gampong Rumoh Rayeuk meliputi 11 unit huntara rusak berat, 20 unit rusak sedang, dan 5 unit rusak ringan. Di Gampong Geudumbak tercatat 4 unit huntara rusak berat, 4 unit rusak sedang, dan 2 unit rusak ringan.
Sementara itu, di Gampong Langkahan terdapat 5 unit huntara rusak ringan yang masih dalam proses pendataan, sedangkan di Gampong Buket Linteung terdapat 7 unit huntara rusak berat serta 1 unit fasilitas umum terdampak.
Abdul memastikan tim gabungan BNPB bersama BPBD setempat telah melakukan asesmen dan koordinasi penanganan di lokasi kejadian.
“Kondisi terkini dilaporkan telah kondusif, dan masyarakat telah mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, proses pendataan dan penanganan kerusakan masih terus dilakukan,” ujarnya.
Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, sejumlah wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami cuaca panas disertai angin kencang, sementara sebagian wilayah lainnya masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan maupun bencana hidrometeorologi.
Abdul mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan, selalu memantau informasi resmi dari pemerintah dan BPBD setempat, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau potensi ancaman bencana di lingkungan sekitarnya.
“Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan kesiapan personel, peralatan, serta langkah-langkah mitigasi, khususnya di wilayah yang memasuki musim kemarau dan rawan kebakaran hutan dan lahan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya pencegahan serta penanganan bencana,” imbaunya.
“Kesiapsiagaan, deteksi dini, dan respons cepat seluruh unsur merupakan kunci utama untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana, sehingga keselamatan masyarakat dapat terjaga dan proses pemulihan dapat berlangsung optimal,” tambahnya.
