HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mulai mendorong pelaksanaan program MBG (makan bergizi gratis) untuk dilakukan dengan standarisasi.
Bahkan, saat meninjau dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dudung mengklaim masih menemukan adanya kekurangan.
Sejumlah persoalan serius itu terutama terkait kebersihan, tata kelola dapur, dan standar kesehatan pangan.
“Yang pertama harus kita perhatikan adalah kebersihan. KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG. Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional,” kata Dudung pada Selasa (12/5).
Dudung bahkan berbicara tentang sertifikat dan proses verifikasi dapur SPPG yang tidak boleh berhenti pada aspek administrasi. Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan kondisi faktual di lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.
“Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” ucapnya.
Dudung mengaku dirinya masih menemukan beberapa kondisi yang dinilai tidak sesuai standar, antara lain area dapur yang kotor, keberadaan belatung, pallet yang tidak memenuhi standar sehat, tempat pencucian yang tidak layak, ruangan dapur yang panas, serta area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering yang masih bercampur.
Padahal, pemisahan antara area kotor dan area bersih merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan. Oleh karena itu, ia meminta agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki dalam waktu dekat.
“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN,” tegasnya.
Dudung menyebut bahwa dirinnya telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. Ia juga mendorong agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera disuspen.
“Yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspen saja,” ketusnya.
Langkah tersebut menurut Dudung karena MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memenuhi gizi anak-anak Indonesia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak boleh hanya mengejar target jumlah makanan, tetapi harus memastikan nilai gizi dan kesehatan penerima manfaat.
“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, katering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden,” ujarnya.
Oleh karena itu, Dudung menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program MBG. Ia bahkan menyatakan akan melakukan sidak secara diam-diam ke sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat, untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai standar.
“Saya sudah mendapat informasi tentang kondisi di beberapa tempat lain, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya akan melakukan sidak secara diam-diam untuk memastikan program ini benar-benar berjalan sesuai standar,” lanjutnya.
Dudung kemudian menyebut bahwa pengawalan program MBG merupakan bagian dari tanggung jawab KSP untuk memastikan program prioritas Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Program ini dirintis dari sekarang agar kualitas anak-anak Indonesia ke depan mampu bersaing dengan dunia luar. Oleh karena itu, standar kesehatan, kebersihan, dan nilai gizi harus menjadi perhatian utama,” tutupnya.
