HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sorotan terhadap keselamatan transportasi publik kembali menguat setelah muncul usulan evaluasi penempatan gerbong khusus perempuan di KRL. Namun, Anggota Komisi VIII DPR Derta Rohidin mengingatkan agar pemerintah tak terjebak pada solusi yang dinilai kurang menyentuh akar persoalan.
Derta menilai, isu keselamatan kereta api jauh lebih kompleks dibanding sekadar pengaturan posisi gerbong penumpang.
“Insiden kecelakaan tersebut bukan hanya soal teknis operasional, tetapi juga menyangkut tata kelola sistem perkeretaapian yang harus terus diperbaiki secara menyeluruh,” kata Derta dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Kamis, (30/4/2026).
Usulan gerbong khusus perempuan yang dilempar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinilai belum menyentuh persoalan.
Namun, menurut Derta, pendekatan tersebut tak berkorelasi langsung dengan isu kecelakaan kereta. Ia bilang faktor keselamatan dalam kecelakaan kereta lebih banyak ditentukan oleh aspek sistemik, bukan konfigurasi gerbong.
Derta memaparkan sejumlah faktor krusial yang seharusnya menjadi fokus pembenahan, antara lain sistem persinyalan dan komunikasi antar kereta. Lalu, kedisiplinan operasional dan standar keselamatan. Begitu pun kualitas infrastruktur rel dan teknologi pengendalian integrasi manajemen lalu lintas antara KRL dan kereta jarak jauh seperti KA Argo Bromo Anggrek
Ia juga mengingatkan bahwa data dari Kementerian Perhubungan RI menunjukkan mayoritas kecelakaan kereta dipicu oleh human error dan gangguan sistem operasional. Artinya, kata dia, perubahan posisi gerbong perempuan tidak akan secara signifikan menekan risiko kecelakaan.
Menurut dia, gerbong perempuan berpotensi menjadi langkah simbolik jika tidak disertai kajian mendalam.
Perlindungan perempuan tetap penting. Namun, harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan pelecehan hingga sistem respons terhadap laporan korban.
Sebagai solusi konkret, Derta mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dinilai krusial, termasuk pelatihan berkala dan sertifikasi ulang bagi masinis serta petugas operasional.
“Keselamatan transportasi publik adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa disederhanakan pada satu aspek saja,” lanjut Derta.
Dia mengingatkan kebijakan pemerintah terkait persoalan KRL harus tepat sasaran. “Kita tentu mendukung perlindungan perempuan di ruang publik, tetapi kebijakan yang diambil harus tepat sasaran dan berbasis pada akar masalah,” ujarnya.
