HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tancap gas mempercepat pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di sejumlah daerah. Tiga wilayah yang jadi prioritas awal adalah Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP). Kesepakatan ini menjadi sinyal bahwa proyek sudah masuk tahap implementasi, bukan sekadar rencana.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan proyek ini adalah langkah nyata dalam mengatasi masalah sampah di Indonesia.
“Penandatanganan PKS ini adalah langkah nyata. Kita tidak lagi berbicara perencanaan, tetapi sudah masuk pada tahap memastikan implementasi berjalan, khususnya dalam menjamin suplai sampah minimal 1.000 ton per hari sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025,” kata Hanif dalam keterangannya pada Rabu (22/4/2025).
Kolaborasi Antar Daerah Jadi Kunci
Proyek ini melibatkan kerja sama lintas wilayah:
- Kota Bekasi untuk PSEL Bekasi
- Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dalam PSEL Bogor Raya
- Kota Denpasar dan Kabupaten Badung untuk PSEL Denpasar Raya
PKS menjadi kunci penting untuk memastikan pasokan sampah tetap stabil sebagai bahan baku utama pembangkit listrik.
Target 31 Aglomerasi di Seluruh Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan proyek ini tidak berhenti di tiga wilayah saja.
“Pada hari ini kita lakukan tiga. Untuk ke depan, akan segera dilakukan pada 12 aglomerasi lainnya, yang tidak akan lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan agar semua bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Secara nasional, pembangunan PSEL ditargetkan hadir di 31 kawasan aglomerasi yang mencakup 86 kabupaten/kota.
Dari Sampah Jadi Energi
Program ini bukan hanya solusi untuk mengurangi tumpukan sampah, tapi juga jadi sumber energi alternatif yang berkelanjutan. Pemerintah juga terus menyiapkan aspek teknis seperti lahan dan infrastruktur agar pembangunan bisa langsung berjalan sesuai target.
Penandatanganan PKS ini juga merupakan tindak lanjut dari dokumen kesiapan daerah yang sebelumnya diserahkan ke Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Dengan percepatan ini, pemerintah berharap proyek PSEL bisa segera beroperasi dan memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekaligus kebutuhan listrik nasional.
