HOLOPIS.COM, JAKARTA – Persoalan sampah di Rusun Tambora, Kelurahan Angke, Jakarta Barat, membuka fakta yang lebih dalam dari sekadar keterlambatan pengangkutan. Gunungan sampah yang menembus hingga lantai enam menjadi alarm keras bahwa krisis sampah ini berakar pada sistem dan perilaku.
Pada Rabu (15/4), Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Barat mengerahkan sekitar 100 personel termasuk dibantu Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan satu armada truk besar untuk menangani kondisi darurat tersebut.
Kepala Sudis LH Jakarta Barat, Achmad Hariadi, menjelaskan penumpukan ekstrem sampah dipicu oleh tersumbatnya shaft atau lorong pembuangan sampah di dalam rusun.
“Terhambat karena belum terangkut, jadi sampah yang di atas ketahan sampah yang di bawah. Kita sudah minta Kasatpel setempat untuk lakukan penanganan simultan, sekaligus sosialisasi kepada masyarakat, penghuni rusun terkait pemilahan sampah,” kata Hariadi, dalam keterangan resmi Pemkot Jakbar, dikutip pada Jumat, (16/2/2026).
Empat shaft sampah tersedia di rusun tersebut. Namun hanya dua yang digunakan. Dari proses pembersihan, satu shaft hampir rampung ditangani dengan volume sekitar 2 meter kubik.
“Ada empat shaft sampah di sana, yang digunakan dua shaft, satu shaft sudah mau selesai. Satu shaft sekitar 2 kibik,” tutur Hariadi.
Namun, penanganan teknis ini hanyalah solusi jangka pendek. Hariadi bilang persoalan utama justru terletak pada kebiasaan warga yang belum memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.
“Karena sampah tidak terkelola, maka yang terjadi sampah menumpuk,” ujar Hariadi.
Upaya edukasi sebenarnya sudah dilakukan. Salah satunya pada pekan lalu saat Pemkot Jakbar menggelar workshop pemilahan sampah bagi penghuni rusun dan warga sekitar. Namun, tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan.
Kondisi diperparah dengan tidak aktifnya bank sampah di Rusun Tambora. Tanpa sistem pengelolaan berbasis komunitas, sampah langsung menumpuk tanpa kontrol.
“Jadi, tidak aktif bank sampahnya dan belum terbentuk bidang pengelolaan bank sampah, sehingga jadi sulit mengelola sampah di rusun,” jelas Hariadi.
Dia menekankan dengan adanya workdhop maka bisa memberikan proses penyadaran terhadap masyarakat.
“Untuk itu kehadiran Bu Wali, Sudin LH, Camat, Lurah dan lainnya dalam rangka workshop pemilahan sampah itu memberikan proses penyadaran masyarakat, untuk mengaktifkan kembali bank sampah RW khususnya di rusun,” jelas Hariadi.
Ia menegaskan bilang pengelolaan sampah tak bisa hanya dibebankan kepada petugas.
“Kalau hanya petugas kebersihan rusun saja tanpa masyarakat tidak akan efektif,” katanya.
Pun, persoalan sampah juga terjadi di sejumlah titik lain di Jakarta Barat, seperti Pasar Kopro dan Jalan Kanal Banjir Barat. Sampah menumpuk hingga meluber ke jalan, menimbulkan bau tak sedap yang sudah dirasakan warga selama berminggu-minggu.
Penanganan di lokasi tersebut masih menunggu jadwal pengangkutan karena keterbatasan kuota di TPST Bantar Gebang.
“Yang di Kopro nunggu jadwal, siap diangkut. Karena pembatasan kuota, pengangkutan juga terbatas, jadi tunggu jadwal saja itu, sama yang di KBB, tunggu jadwal. Tetap diangkut, akan dilayani dan tidak dibiarkan,” jelasnya.
Hariadi mengingatkan bahwa kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang semakin terbatas. Maka itu, hanya sampah residu yang seharusnya dikirim ke sana.
“Yang penting sekali bukan pengangkutannya, tapi yang harus diperhatikan adalah masyarakat harus bijak dalam mengelola sampah, yaitu pilah sampah dari sumbernya,” ujarnya.
